ABNnews – Kabar mengejutkan datang dari meja pemerintah. Kebijakan Kerja dari Rumah alias Work From Home (WFH) bakal segera dihidupkan kembali sebagai langkah darurat penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal kuat bahwa pengumuman resminya bakal dilakukan dalam waktu sangat dekat.
“Nanti segera, sebelum April,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).
Skema yang tengah dimatangkan pemerintah adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini nantinya bakal menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS maupun PPPK. Lantas, bagaimana dengan karyawan swasta?
Airlangga menyebut untuk sektor swasta sifatnya masih berupa imbauan. Meski begitu, kepastian tanggal mainnya masih menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya bakal menerima laporan detailnya hari ini.
“Kira-kira minggu ini (pengumumannya),” tambah Airlangga singkat.
Sinyal hijau juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, WFH punya potensi besar menekan konsumsi BBM nasional, meski angka pastinya masih dikalkulasi. Menariknya, Purbaya melihat WFH bukan sekadar soal hemat bensin, tapi juga soal gairah ekonomi.
“Hemat saya mungkin nggak di sananya (penurunan konsumsi saja), karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik,” tutur Purbaya.
Ia menilai, jika aktivitas ekonomi masyarakat meningkat saat WFH, maka penerimaan pajak negara pun bakal ikut terkerek naik. “Kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” selorohnya.
Saat ini, pemerintah masih menimbang-nimbang hari apa yang paling cocok untuk diterapkan WFH satu hari dalam sepekan. Fokus utamanya adalah memilih hari yang memberikan dampak paling minim terhadap produktivitas kerja, namun tetap efektif mengurangi beban jalanan dan konsumsi bahan bakar.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah menyeluruh yang mempertimbangkan aspek produktivitas sekaligus kesehatan kantong negara di tengah fluktuasi harga energi global.
