ABNnews – Kabar mengejutkan datang dari negeri tetangga. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengumumkan status darurat energi nasional. Langkah drastis ini diambil menyusul ketegangan perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran yang tak kunjung mereda.
Dilansir dari detikFinance, deklarasi darurat ini tertuang dalam Perintah Eksekutif Nomor 110 yang diteken pada Selasa (24/3/2026). Filipina terpaksa mengambil langkah ini mengingat posisi mereka yang sangat bergantung pada impor minyak bumi untuk menggerakkan roda ekonomi.
Pemerintah Filipina tak mau kecolongan. Selain masalah bensin, mereka langsung membentuk komite khusus untuk memelototi pergerakan pasokan barang-barang esensial. Mulai dari makanan, obat-obatan, produk pertanian, hingga barang penting lainnya akan dipantau ketat distribusinya.
“Deklarasi ini memungkinkan pemerintah menerapkan langkah responsif dan terkoordinasi untuk mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya ke ekonomi domestik,” ujar Marcos dikutip dari Reuters, Rabu (25/3/2026).
Marcos juga menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Filipina untuk siaga satu memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap mata uang Peso. Kekhawatiran utama adalah risiko depresiasi Peso yang bisa memperburuk inflasi.
Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Dengan wewenang baru ini, pemerintah Filipina bisa memborong produk minyak lebih banyak demi mengamankan stok. Bahkan, demi kepastian pasokan, pembayaran sebagian kontrak diperbolehkan dilakukan di muka.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengungkapkan kondisi cadangan energi nasional saat ini. Ternyata, Filipina hanya memiliki persediaan bahan bakar untuk sekitar 45 hari ke depan. Saat ini, Manila tengah berburu 1 juta barel minyak dari pasar Asia Tenggara dan global untuk mempertebal stok.
Namun, langkah Marcos Jr ini bukannya tanpa hambatan. Para senator di Manila melontarkan kritik pedas karena menilai koordinasi pemerintah lamban merespons lonjakan harga minyak yang mengancam ekonomi warga.
Kondisi makin panas setelah para pekerja transportasi mengancam akan melakukan aksi mogok massal selama dua hari mulai Kamis (26/3) besok. Mereka memprotes kenaikan harga BBM yang dianggap mencekik dan menuding pemerintahan Marcos gagal memberikan solusi.
