ABNnews – Pemerintah bergerak cepat memperkuat benteng ekonomi nasional di tengah ancaman lonjakan harga energi dunia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, fokus utama saat ini adalah menjaga agar defisit APBN tetap berada di bawah level aman 3 persen.
Langkah ini diambil menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Airlangga menyebut, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) kini wajib melakukan efisiensi anggaran secara ketat.
“Dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Selain potong anggaran, pemerintah melirik potensi “cuan” dari sektor komoditas. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara bakal disesuaikan untuk meningkatkan volume produksi. Tak hanya itu, kebijakan pajak ekspor batu bara juga tengah dikaji ulang.
“Pemerintah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara seiring tren kenaikan harga,” tuturnya.
Opsi WFH 1 Hari Seminggu
Salah satu terobosan yang cukup mengejutkan adalah rencana pemberlakuan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini dinilai ampuh untuk menekan konsumsi BBM secara nasional.
* Target: ASN, Pemerintah Daerah, hingga sektor Swasta.
* Potensi Hemat: Diperkirakan mencapai seperlima (20%) dari konsumsi BBM harian normal.
* Waktu Pelaksanaan: Direncanakan mulai berlaku setelah Hari Raya Idulfitri 2026.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti perkembangan yang ada,” tambah Airlangga.
Di sektor energi, pemerintah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini dianggap krusial demi efisiensi jangka panjang di tengah mahalnya harga minyak dunia.
Berbagai langkah adaptif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.
