ABNnews — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin menegaskan bahwa kerja sama bisnis di Dunia Islam, baik antar Pemerintah (Goverment to Government/G to G) maupun People to People (P to P) harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan dengan pendekatan strategis, secara inovatif dan inklusif.
Demikian dinyatakannya pada Global Muslim Business Forum (GMBF) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Desember 2025. Forum diikuti sekitar 300 peserta dari manca negara terdiri dari pebisnis, penentu kebijakan, pengamat ekonomi, dan pemerduli ekonomi dan perdagangan Islam.
Forum menghadirkan antara lain Ketua Senat Pakistan/Mantan Perdana Menteri Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani, Chairman of the Senate of Pakistan & Former Prime Minister, Pakistan, Utusan Khusus Pemerintah Kamboja ke OKI Neak Oknha Datok Othman Hassan, Gubernur Malaka Tun Seri Mulia Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Mr. Saleh Kamel, Ketua GMBF Dato Seri Mohammad Iqbal Rawther dan Tan Sri Michael Yeoh, serta para pelaku bisnis dari sejumlah negara Muslim.
Din Syamsuddin diawal presentasinya menyatakan disclaimer sebagai bukan pakar dan pelaku ekonomi dan bisnis, kecuali hanya ikut peduli terhadap perekonomian umat Islam, memohon maaf bahwa pikirannya lebih sebagai refleksi keperdulian tersebut.
Ia menjelaskan bahwa sesunggu potensi ekonomi Dunia Islam sangatlah besar baik dari Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang dimiliki negara-negara Islam.
Namun, menurut Mantan Ketua Umum MUI Pusat ini, potensi itu tidak manifest antara lain karena rendahnya derajat bekerja sama, tidak memiliki strategi pertahanan diri (self defence mechanism) terhadap liberalisasi ekonomi global, dan rendahnya dukungan negara terhadap pemajuan perekonomian umat.
Maka menurut Din Syamsuddin, Dunia Islam secara kolektif dan individual negara-negara Islam perlu mengembangkan strategi bisnis inovatif antara lain dengan mengembangkan produk-produk baru yang diperlukan pasar dan perdagangan antar negara atau daerah (inter states) dalam satu negara.
Hal ini, kata Din dapat dilakukan dengan membuat data base dan analisa tentang supply and demand dan mengembangkan pola kemitraan atas dasar kerja sama yg saling menguntungkan.
Dalam kaitan global, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini mengatakan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam/OKI perlu aktif bahkan proaktif mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara sesama negara anggota OKI.
Di akhir presentasinya, Din Syamsuddin tidak lupa menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan tidak hanya dilakukan sesama Muslim tapi perlu secara inklusif dengan bangsa dan negara manapun selama tidak tidak ada upaya dominasi dan eksploitasi.
***
