ABNnews – Polemik panas antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana Pemprov Jabar sebesar Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap di bank, akhirnya membuat DPR RI bereaksi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta kedua pejabat tinggi itu untuk menghentikan perselisihan terkait anggaran yang kian memanas di publik.
“Jadi kita nggak usah berpolemik soal anggaran karena kalau anggaran hilang pun sudah pasti ada yang memeriksa kan,” ujar Dede dikutip Kompas.com, Minggu (26/10/2025).
Dede memandang, perselisihan terkait dana Rp 4,17 triliun ini timbul hanya karena perbedaan sudut pandang dan persepsi, yang bisa diselesaikan ketika kedua belah pihak duduk bersama.
Dede Yusuf menjelaskan, dari sudut pandang pemerintah daerah, terkadang dana memang harus stand by dan tidak bisa dicairkan.
Komisi II DPR menyebutkan, tender atau lelang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah umumnya baru terjadi pada bulan Agustus.
“Proyek baru dikerjakan pada September hingga akhir November. Kondisi itu menjadi penyebab dana pemerintah daerah masih stand by dan tidak bisa dicairkan,” kata Dede.
Menurutnya, solusi permanen adalah jika transfer keuangan dari pusat ke daerah bisa dilakukan di awal tahun, sehingga penyerapan anggaran pun bisa dimulai lebih awal.
Di tengah polemik, Komisi II DPR memuji langkah Menkeu Purbaya yang berencana membuat mekanisme pencairan dana transfer daerah yang akan dimulai di Januari tahun depan.
“Saya pikir itu bagus,” tutur Dede.
Sebelumnya, masalah ini mencuat setelah Purbaya menyebut total dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun. Dalam data tersebut, dana Pemprov Jabar disebut mencapai Rp 4,17 triliun dalam bentuk deposito.
Tak terima, Gubernur Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan dana yang mengendap itu benar berbentuk deposito! Dedi bahkan melakukan safari ke Jakarta, menemui Mendagri Tito Karnavian, dan mendatangi Kantor Bank Indonesia (BI).
“Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor BI, Rabu (22/10/2025).
