ABNnews – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi bagian dari eksperimen politik yang dirancang ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Beban politik tersebut kini dinilai harus ditanggung Gibran di tengah kontroversi mengenai dinasti politik dan kualitas demokrasi Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, dalam tulisannya yang menyoroti posisi politik Gibran dan pengaruh Jokowi setelah mengakhiri masa jabatan sebagai presiden.
Didik menilai, posisi Gibran saat ini tidak sepenuhnya lahir dari proses panjang pembentukan kepemimpinan dan perjalanan politiknya sendiri. Menurutnya, membandingkan Gibran dengan tokoh bangsa seperti Mohammad Hatta, BJ Habibie, maupun Sultan Hamengkubuwono X merupakan perbandingan yang sangat jauh.
Gibran, kata Didik, justru berada dalam posisi politik yang dibentuk oleh kekuatan dan ambisi politik ayahnya. Situasi tersebut membuatnya harus menanggung beban yang belum tentu sepenuhnya dikehendaki, tetapi menjadi konsekuensi dari pilihan politik yang telah diambilnya.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya, bukan dirinya,” kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima ABNnews, Rabu (11/11/2026).
.
Dia menyebut Gibran sebagai derivasi dari ambisi politik Jokowi sekaligus bagian dari permainan politik di tengah kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai masih rapuh.
Didik menilai Jokowi tidak memperhitungkan secara matang risiko politik dari langkah tersebut. Dia mencontohkan Mohammad Hatta, yang meskipun memiliki kematangan politik, tetap tidak mampu mengatasi konflik politiknya dengan Soekarno.
Namun, setelah menerima pencalonan, mengikuti kontestasi pemilu, dan memperoleh jabatan publik, Gibran dinilai tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas keputusan politiknya. Karena itu, risiko dari pilihan tersebut harus dihadapi sendiri.
Popularitas Jokowi Jadi Beban Politik Gibran
Didik menilai popularitas dan kegaduhan politik yang menyertai perjalanan Jokowi kini menjadi warisan yang tidak mudah dilepaskan dari Gibran. Popularitas tersebut, menurutnya, tidak serta-merta mencerminkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan.
Dia menyinggung bagaimana popularitas Jokowi pernah melesat melalui strategi kampanye, termasuk penggunaan ikon mobil Esemka yang menjadi bagian dari citra politiknya.
Menurut Didik, fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi langsung dapat menghasilkan popularitas dan kemenangan elektoral, tetapi tidak selalu menjadi indikator kualitas maupun kapasitas seorang pemimpin.
Dalam situasi tersebut, Gibran dinilai masuk ke lingkaran politik elite yang keras dengan kapasitas kepemimpinan yang menurut Didik belum teruji melalui proses panjang.
Kontroversi yang menyertai perjalanan politik ayahnya pun ikut menjadi sasaran kritik terhadap Gibran, meskipun tidak semua keputusan politik Jokowi melibatkan dirinya secara langsung.
Jokowi Disebut Berupaya Pertahankan Pengaruh Kekuasaan
Didik juga menyoroti upaya Jokowi mempertahankan pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dia menyebut kondisi tersebut sebagai praktik kekuasaan pascakekuasaan, yakni ketika seorang mantan presiden tetap berusaha menjalankan pengaruh politik melalui jaringan dan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan.
Menurut Didik, selama dua tahun terakhir Jokowi dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruhnya di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Namun, upaya tersebut disebut menghadapi hambatan politik, termasuk kontroversi yang muncul terkait dugaan penyadapan terhadap presiden dan dinamika politik yang berkembang di ruang publik.
Dalam konteks itu, Gibran disebut berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi konsekuensi dari eksperimen politik yang melibatkan dirinya.
Didik berpandangan, eksperimen politik tersebut bermula pada penghujung masa pemerintahan Jokowi.
Setelah upaya memperpanjang masa kekuasaan melalui wacana tiga periode tidak berhasil, muncul strategi lain untuk mempertahankan pengaruh politik setelah masa jabatan konstitusional berakhir.
Dia menyebut strategi tersebut sebagai kekuasaan pascakekuasaan. Praktik itu dinilai berpotensi melahirkan pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat.
Didik mencontohkan keberadaan sejumlah figur yang disebutnya sebagai orang-orang dekat Jokowi di pemerintahan, seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan beberapa tokoh lainnya.
Gibran Disebut Jadi Bagian Eksperimen Politik Dinasti
Didik menjelaskan, seorang presiden yang telah menyelesaikan masa jabatan konstitusionalnya pada dasarnya memiliki dua pilihan. Pertama, meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas-batas konstitusi.
Kedua, mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu, atau anggota keluarga.
Menurutnya, Jokowi memilih pilihan kedua dengan meninggalkan PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri, partai serta tokoh politik yang sebelumnya membesarkan perjalanan politiknya.
Pilihan tersebut dinilai Didik sebagai bentuk ambisi mempertahankan kekuasaan pribadi.
Dalam skema itu, Gibran disebut menjadi bagian dari eksperimen politik dinasti dan pewarisan pengaruh kekuasaan. Dukungan politik dari kekuasaan yang sedang berjalan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam proses tersebut.
Didik menilai praktik pewarisan kekuasaan seperti ini berpotensi merusak demokrasi karena kepentingan keluarga penguasa ditempatkan di atas prinsip-prinsip konstitusional.
Dia juga menyoroti dilema Gibran setelah menjabat sebagai wakil presiden. Menurutnya, pengaruh politik Jokowi tidak otomatis melekat pada Gibran sehingga diperlukan dukungan kekuasaan dari luar untuk mengawal posisi politik tersebut.
Kondisi inilah yang, menurut Didik, membuat Gibran berada dalam posisi sebagai kelinci percobaan politik ayahnya.
Eksperimen Politik Dinilai Tidak Berjalan Sesuai Harapan
Didik kemudian membandingkan perjalanan politik Gibran dengan para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim yang ditempa melalui perjuangan panjang sebelum mencapai posisi kepemimpinan nasional.
Dia menilai Jokowi, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha mebel, menjalankan eksperimen politik yang dangkal dengan menempatkan Gibran dalam posisi strategis menjelang akhir masa pemerintahannya.
Eksperimen tersebut dinilai bertumpu pada tingginya popularitas Jokowi dan harapan bahwa pengaruh politik itu dapat diwariskan kepada putranya.
Namun, setelah dua tahun berjalan, Didik menilai eksperimen tersebut tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan.
Risiko politiknya pun dinilai sangat besar. Tidak hanya Gibran yang harus menanggung konsekuensi, tetapi juga demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kerusakan akibat praktik pewarisan kekuasaan tersebut.
Didik juga mengutip kritik Panda Nababan yang pernah menyebut Gibran sebagai anak ingusan karena dinilai memperoleh jabatan tinggi tanpa melalui proses panjang pembentukan kepemimpinan nasional.
Menurut Didik, jabatan wakil presiden yang diperoleh Gibran semestinya menjadi instrumen untuk kepentingan negara dan demokrasi, bukan sarana mempertahankan pengaruh kekuasaan keluarga.
Dia mengakui secara formal Gibran mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral. Namun, Didik menilai kekuatan politik Jokowi menjadi faktor penopang utama dalam proses tersebut.
Dia juga melontarkan kritik terhadap dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam kontestasi politik. Menurutnya, apabila hukum dan aparat negara dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa, hal tersebut dapat merusak institusi demokrasi hingga ke akarnya.
Putusan MK Nomor 90 Jadi Sorotan
Lebih jauh, Didik menilai praktik demokrasi Indonesia dalam dua dekade terakhir menghadapi persoalan serius, terutama terkait kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan dalam kompetisi politik.
Dia menyebut Jokowi sebagai sosok dengan pengaruh kekuasaan yang sangat besar, tetapi dinilai tidak mampu menjaga batas antara kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan negara.
Salah satu persoalan yang disorot adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun belum memenuhi batas usia minimum 40 tahun, karena terdapat pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Didik menilai perubahan persyaratan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat bersinggungan dengan institusi konstitusional negara.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana demokrasi dapat mengalami kemunduran ketika kepentingan politik keluarga masuk terlalu jauh ke dalam proses penyelenggaraan negara.
Legitimasi Elektoral Tidak Menghapus Persoalan Etika
Pada bagian akhir tulisannya, Didik menyoroti persoalan etika politik yang dinilai menjadi beban tersendiri bagi Gibran.
Dia menyebut kemenangan elektoral memang memberikan legitimasi hukum dan demokratis secara formal. Namun, legitimasi tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan etika yang muncul selama proses memperoleh kekuasaan.
Dalam pandangan Didik, Jokowi telah mempertontonkan praktik politik dengan etika yang buruk karena dinilai lebih mengutamakan ambisi kekuasaan daripada prinsip demokrasi.
Dia menilai keberhasilan dalam pemasaran politik dan membangun popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan kedalaman wawasan serta pemahaman terhadap demokrasi.
Gibran, dalam pandangan Didik, kini memasuki arena kekuasaan dengan membawa beban legitimasi yang berat, sementara popularitas dan pengaruh politiknya tidak sebesar ayahnya.
Didik pun menilai cara-cara politik yang dilakukan Jokowi pada penghujung masa kekuasaannya akan terus menjadi objek perdebatan etik dan politik di Indonesia.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut masa depan politik Gibran, melainkan juga kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap konstitusi di Indonesia.
