Oleh: Din Syamsuddin
01
Dinamika politik nasional Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan hal penting terkait posisi Presiden Prabowo Subianto. Ia masih memegang kendali seperti seorang Panglima Pasukan khusus baik Kopassus maupun Kostrad.
Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi wakil Presiden yg tidak dapat dilepas dari “restunya” dan ditangkapnya Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului) merupakan sikap decisive dan determinan yg dilakukannya.
Sebelumnya banyak orang, termasuk saya yg skeptis dan pesimis Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaikan mandatnya hingga 2029. Hal itu terkait proses pembusukan politik (political decaying) dari dalam pemerintahan, oleh sejumlah pembantunya seperti pelaksaaan program unggulan MBG, KopDes yg sering menimbulkan malpraktek, komunikasi politik dengan elit yg buruk, Kebijakan Luar Negeri yg bertentangan dengan aspirasi mayoritas umat Islam, hingga kasus penyadapan oleh bawahannya yg bertanggung jawab atas penegakan hukum.
Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yg berhenti pada kata-kata tidak berlanjut pada perbuatan nyata lebih karena eselon pelaksana tidak cukup responsif menerjemahkan pikiran Presiden.
02
Mundurnya Gibran Rakabuming dari Kursi Wakil Presiden bermata dua. Pada satu sisi adalah positif dan elegan demi marwah Negara Konstitusi (seperti pernah diminta oleh 150 professor).
Namun, pada sisi lain menjadi preseden buruk dalam sejarah kenegaraan Indonesia bahwa ada seorang wakil presiden yg mundur karena ketercelaan. Walau Seruan 150 Guru Besar, yg saya termasuk pemrakarsa, sudah terpenuhi (seruan moral ygblebih utk meredam kontroversi politik jika tidak Gibran Rakabuming bertahan di takhtanya) namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden dan upaya Eks Presiden Jokowi Sang Ayah yg masih bermanuver politik, maka Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR-RI adalah pilihan konstitusional dan proses politik yg tdk seharusnya berhenti walau yg diperkarakan sudah berhenti.
Keterpilihan Wakil Presiden yg secara konstitusional menyimpang berdasarkan keputusan MK dan MA, bukan masalah sederhana tapi masalah yg berhubungan dengan etika dan moral serta tindakan pidana. Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang maka harus diusut tuntas lewat proses pidana.***
*) Tokoh Nasional, Mantan Ketum PP Muhammadiyah
