ABNnews – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) resmi menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta.
Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemecatan buntut keterlibatannya dalam skandal tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam persidangan etik tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).
Putusan sidang KEPP ini merupakan buntut dari penetapan tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara.
Dalam kasus ini, sebanyak empat jenderal aktif kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun rincian empat jenderal yang terjerat skandal hukum ini meliputi: Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri serta Irjen Slamet Uliandi Mantan Kepala Divisi TIK Polri.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sangkaan pasal berlapis, yakni Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Saat ini, tiga dari empat tersangka termasuk Irjen Ahrie Sonta dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah resmi mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi hingga kini belum dilakukan penahanan lantaran masih dalam kondisi sakit.
