ABNnews – Pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk menjamin keberlanjutan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Dalam rancangan regulasi tersebut, kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) bakal diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disusul penyisiran dan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan proyek secara hati-hati.
Langkah strategis ini dibeberkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani.
“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah cq Kementerian Keuangan,” kata Evita dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jumat (9/10/2026).
Evita menjelaskan, penyusunan Perpres diformulasikan dengan prinsip kehati-hatian (prudence). Pemerintah bertekad menjaga konsistensi operasional Whoosh tanpa mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Evita membeberkan dua garis besar yang menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun Perpres keberlanjutan Whoosh.
Pertama, jaminan mutu layanan Whoosh harus tetap optimal mengingat posisinya yang kian krusial bagi mobilitas publik. Kedua, penataan utang dan kewajiban finansial proyek harus dikelola secara terukur agar APBN tetap aman.
“Di dalam Perpres ini juga nanti akan meliputi penyelesaian kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh secara menyeluruh dan hati-hati,” terang Evita.
Rancangan Perpres ini dirumuskan lewat sinergi keroyokan Kemenkeu, Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Regulasi ini akan membagi secara rinci porsi peran, hak, hingga tanggung jawab masing-masing instansi.
Melalui kepastian payung hukum ini, pengalihan saham PSBI diharapkan bermuara pada tata kelola proyek Whoosh yang semakin terintegrasi dan akuntabel.
“Sehingga pada saat nanti proses pengalihan saham PSBI ini berjalan, itu akan dilanjutkan dengan pengelolaan yang baik, prudent, efektif, terintegrasi, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan lebih berjalan dengan terjamin lagi,” pangkas Evita.
