ABNnews – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons cepat bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan membebaskan biaya ongkos kirim (ongkir) alias tarif 100 persen untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal PT PELNI.
Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran penanganan bencana dan mobilisasi bantuan di wilayah terdampak.
Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub memastikan kesiapan penuh moda transportasi laut, mulai dari optimalisasi angkutan logistik, penyesuaian pola operasi kapal, hingga pengawasan fasilitas pelabuhan pascagempa yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan pentingnya efektivitas angkutan laut untuk menjangkau kawasan terdampak bencana secara presisi.
“Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel. Di saat yang sama, keselamatan tetap menjadi perhatian utama sehingga kondisi fasilitas pelabuhan terus kami pantau dan periksa,” ujar Dirjen Masyhud dalam keterangannya.
Dukungan armada laut diprioritaskan bagi logistik kebutuhan pokok, perlengkapan evakuasi, tenaga medis, relawan, hingga personel tanggap darurat. Penyesuaian rute kapal perintis juga siap ditempuh jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kebutuhan pengiriman logistik.
“Apabila diperlukan untuk mempercepat distribusi bantuan logistik, kami dapat melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan lebih cepat dan efektif,” tuturnya.
Guna mengakselerasi penyaluran bantuan, Kemenhub membebaskan biaya angkut logistik secara penuh pada kapal PSO PT PELNI. Tidak hanya itu, tiket penumpang gratis juga diberikan kepada personel penanggulangan bencana, seperti TNI, Polri, tenaga medis, hingga relawan resmi.
Adapun perlindungan biaya asuransi bagi muatan bantuan kemanusiaan bakal ditanggung penuh melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PELNI.
Pengiriman bantuan tahap awal telah dijalankan menggunakan KM Tidar yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak. Kapal ini mengangkut logistik hasil galangan dari KSOP Tanjung Perak, PT Pelindo, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), pemangku kepentingan, dan masyarakat. Bantuan yang dikirim mencakup sembako, susu, makanan bayi, hingga perlengkapan esensial lainnya.
Selanjutnya, penyaluran logistik dari kantor pusat Kemenhub juga akan dikirim menggunakan KM Tidar yang dijadwalkan lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 menuju Maumere, Larantuka, Lewoleba, hingga Kupang.
Selain kapal penumpang PELNI, Kemenhub juga menyalurkan logistik menggunakan Kapal Negara (KN) NIPA milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang. Kapal ini membawa bantuan sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda yang diberangkatkan dari Kupang pada Selasa (18/8/2026) pukul 00.31 WITA.
KN NIPA telah sandar di lokasi tujuan pada Kamis (20/8/2026) dan memusatkan bongkar muat bantuan di Pelabuhan Reo serta Maropokot yang mengalami dampak kerusakan cukup parah.
Selain mendistribusikan logistik, awak KN NIPA turut memantau dan memperbaiki Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan Flores untuk menggaransi keselamatan alur pelayaran.
Guna memulihkan prasarana transportasi laut yang mengalami kerusakan akibat gempa, Ditjen Perhubungan Laut akan segera menerjunkan tim untuk melakukan kajian dan asesmen teknis di lapangan.
“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Masyhud.
Kemenhub memastikan bakal terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar arus distribusi logistik berjalan tanpa hambatan dan pemulihan infrastruktur pelabuhan tuntas secara bertahap.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan baik melalui dukungan transportasi laut, sekaligus memastikan fasilitas pelabuhan yang terdampak dapat segera ditangani. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga konektivitas masyarakat,” tutup Masyhud.
