ABNnews — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus memperkuat langkah dalam pengembangan ekosistem hidrogen nasional dengan menggandeng perusahaan asal Singapura, eFuels SEA Pte Ltd, guna menyulap potensi melimpah biomassa menjadi hidrogen hijau bernilai ekonomi tinggi.
Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan, keterlibatan PLN EPI dalam rantai pasok hidrogen merupakan bagian integral dari peran perusahaan sebagai pengelola rantai pasok energi di lingkungan PLN Group.
“Hidrogen merupakan salah satu molekul energi masa depan yang akan menjadi bagian penting dari rantai pasok energi. Karena PLN EPI bertugas mengelola rantai pasok energi, maka kami harus terlibat dalam pengembangannya,” ujar Hokkop disela-sela acara.
Hokkop menilai Indonesia memiliki modal besar berupa pasokan sumber daya biomassa yang sangat melimpah. Melalui sentuhan teknologi yang tepat, biomassa tersebut siap diolah menjadi hidrogen hijau yang memiliki daya saing komersial tinggi.
Apalagi, kata Hokkop, permintaan hidrogen pasar global maupun lokal terus melonjak. Selain dimanfaatkan industri dalam negeri seperti pabrik pupuk dan sektor manufaktur, hidrogen olahan ini memiliki prospek ekspor yang sangat menjanjikan.
“Pasar hidrogen sudah ada, mulai dari industri pupuk, sektor industri lainnya hingga peluang ekspor. Kami ingin menangkap peluang tersebut,” jelasnya.
Lewat kemitraan ini, PLN EPI bersama eFuels SEA Pte Ltd akan mengkaji secara mendalam rencana pembangunan fasilitas produksi hidrogen di Indonesia. Proses produksi direncanakan memanfaatkan energi terbarukan melalui teknologi elektrolisis maupun pengolahan biomassa.
eFuels SEA Pte Ltd sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk menanamkan investasi dalam proyek tersebut, di mana sebagian hasil produksinya kelak ditargetkan untuk diekspor ke Singapura.
Usai penandatanganan MoU, kedua pihak bakal langsung tancap gas menggelar studi bersama (joint study) guna memastikan aspek kelayakan proyek secara komersial.
“Setelah MoU ini, kami akan melanjutkan dengan studi bersama. Kami akan melihat skema bisnis dan aspek komersialnya agar proyek ini benar-benar layak dijalankan,” terang Hokkop.
Kajian komprehensif tersebut akan memperhitungkan secara mendalam berbagai variabel ekonomi, mulai dari estimasi belanja modal (capital expenditure/capex), biaya produksi, hingga keterjangkauan harga jual hidrogen dibanding sumber energi konvensional lainnya.
Hal ini selaras dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktur Utama PT PLN (Persero) agar proyek transisi energi tetap menitikberatkan pada aspek keekonomian.
“Kami harus memastikan proyek ini layak secara komersial. Jangan sampai biaya produksinya terlalu tinggi sehingga tidak mampu bersaing atau hasil penjualannya tidak dapat menutup investasi,” tegasnya.
Hokkop optimistis ajang GHES 2026 menjadi pemantik utama dalam mempercepat terbentuknya ekosistem hidrogen terintegrasi di Indonesia. Komitmen kuat dari pemerintah, PLN, Pertamina, hingga para pelaku industri global menandakan pengembangan hidrogen kini telah memasuki babak baru.
“GHES menjadi akselerasi bagi pengembangan hidrogen. Indonesia memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen, sehingga peluangnya sangat besar untuk dikembangkan,” pungkas Hokkop.
