ABNnews – Para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan protes dan mengancam akan menggembok dapur MBG secara nasional dengan alasan diperlakukan tidak adil.
Ancaman tersebut disampaikan para mitra dapur MBG saat masuk ke Gedung Wakil Rakyat DPR RI Senayan Jakarta. Dihadapan Komisi IX DPR RI (14/7/2026), melalui Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaluddin Ameng sampaikan ancaman akan gembok dapur MBG secara nasional dengan alasan diperlakukan tidak adil.
Tentu saja sikap para mitra MBG ini disesalkan Ketua Umum APKLI Perjuangan, Dokter Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Menurutnya, sikap ini berputar 180% ketika para eks pejabat BGN (Dadan Cs) sebelum ditangkap dan ditahan Kejagung.
Bahkan, kata dokter ahli kekebalan tubuh, ada yang bikin heboh joget-joget di media sosial dapat insentif Rp 6 juta/hari. Lebih dari itu, MBG program unggulan Presiden Prabowo seakan jadi ajang rente atau bancaan dengan nyatakan pemerintah hanya punya program, mereka yang punya (pamer) modal dan fasilitas.
“Tentunya, negara tidak boleh kalah apalagi mengalah atas hal tersebut”, tegas dokter Ali Mahsun ATMO, Sabtu (18/7/2026).
Kantin Sekolah
Lebih lanjut, Ali Mahsun, yang turut menebalkan makna mendasar dan strategis program MBG ketika masa kampanye Pilpres 2024 ini menuturkan bahwa perintah Presiden Prabowo pasca mega skandal korupsi BGN sangat tegas dan jelas. Yaitu evaluasi total program MBG.
“Evaluasi total tata kelola, keberadaan dapur, dan refokusing penerima manfaat. Bahkan sedang di kaji melibatkan kantin sekolah. Khusus perihal dapur MBG, pertama, APKLI-P tengah dan terus mendesak Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas dan hukum seberat-beratnya SPPG fiktif yang diduga merugikan negara triliunan rupiah.
Kedua, tutup permanen dapur SPPG terlibat skandal korupsi. Ketiga, tutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memenuhi syarat.
Ke-empat, alihkan ke kantin sekolah. Dan, kelima, hadirkan dapur keliling di daerah 3 T. Ketika ada oknum anggota DPR RI tidak setuju melibatkan kantin sekolah itu hak demokrasi, namun bisa dianggap tidak mewakili rakyat khususnya PKL UMKM Indonesia.
MBG Fiktif
Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005 ini menduga ada dapur MBG fiktif sebesar Rp12 Triliun dana APBN yang ngendon di rekening Yayasan SPPG. Juga terjadi praktek mark up jumlah ompreng penerima manfaat, terdaftar layani 3000 yang riil hanya 1000 atau 1500 ompreng.
Kenyataan ini, lanjut Ali Mahsun, sungguh sangat nenyakiti rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah apalagi mengalah dengan Asosiasi Mitra BGN yang ancam gembok dapur SPPG secara nasional.
“APKLI-P mempersilahkan Asosiasi Mitra BGN gembok dapur secara nasional. Kami mendesak BGN memberi sanksi tegas dan segera mengumumkan ke publik hasil investigasi dapur MBG,” ujarnya.
Ali Mahsun mendesak Presiden Prabowo mengalihkan fungsi dapur MBG ke kantin sekolah.
