ABNnews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Prabowo memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap menyikat siapa saja pejabat yang diduga melakukan penyelewengan, sekalipun orang tersebut berada di lingkaran dekatnya.
Cerita ini diungkapkan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Nganjuk, Jawa Timur.
Ia menyebut Kepala BPKP sempat menghadap dirinya dalam kondisi gemetar dan stres karena mendapati indikasi korupsi yang menyeret orang-orang dekat sang Presiden.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden,” kata Prabowo, Sabtu (16/5/2026).
Mendengar keraguan itu, Prabowo langsung memberikan jawaban menohok dan perintah tegas untuk terus melanjutkan proses hukum.
“Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa!” tegasnya.
Prabowo mengaku sangat terpukul dan sedih karena masih menerima laporan adanya pejabat yang mengkhianati kepercayaan rakyat. Menurutnya, pejabat yang sudah diberi posisi penting dan kehormatan seharusnya menjaga amanah tersebut dengan baik, bukan malah menyalahgunakan kewenangan.
Apalagi di era teknologi modern saat ini, ruang untuk menyembunyikan hasil korupsi sudah semakin sempit karena sistem digital mempermudah pelacakan.
“Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya,” ungkap Kepala Negara prihatin.
Prabowo memastikan proses hukum ini berlaku adil untuk semua pihak dan memiliki tanggung jawab yang sama di mata hukum. Ia mencontohkan bahwa kader di partainya sendiri, Partai Gerindra, sudah ada yang diproses hukum saat terbukti melakukan pelanggaran.
Hal yang sama juga berlaku bagi kalangan militer maupun mantan pejabat. Prabowo ingin semua tokoh publik memberikan contoh penutupan masa pengabdian yang bersih dan terhormat bagi negara.
Presiden memberikan pilihan terakhir bagi para pejabat yang telanjur mengambil uang rakyat secara ilegal untuk segera mengembalikannya ke kas negara. Jika membangkang, Prabowo memastikan nasib mereka akan berakhir di meja hijau kejaksaan.
“Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan,” pungkas Prabowo.
