ABNnews – Indonesia dan Filipina benar-benar ingin menunjukkan taringnya sebagai “penguasa” mineral dunia. Di sela-sela KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyaksikan langsung penandatanganan MoU maut antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Perjanjian bertajuk Strategic Nickel Industry Development Cooperation ini diteken dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Kamis (7/5/2026). Menariknya, momen ini bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina.
Data United States Geological Survey (USGS) 2026 menunjukkan fakta yang bikin merinding. Gabungan produksi nikel Indonesia dan Filipina ternyata menguasai 73,6% total produksi global pada 2025.
Indonesia memimpin jauh dengan sumbangan 66,7% atau 2,6 juta ton, sementara Filipina menyumbang 6,9%. Dari sisi cadangan, Indonesia mengantongi 44,5% cadangan dunia (62 juta ton). Bayangkan jika dua raksasa ini bersatu, dunia dipastikan bakal sangat bergantung pada poros ini!
Menko Airlangga menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Pemerintah sedang membangun “jalan tol” industri yang disebut Nickel Corridor.
“Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, platform terstruktur yang menghubungkan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” tegas Airlangga.
Lewat koridor ini, smelter di Indonesia akan mendapatkan jaminan pasokan bahan baku (feedstock security) yang stabil. Sementara itu, Filipina gak lagi cuma jadi eksportir tanah (bijih mentah), tapi langsung naik kelas masuk ke rantai nilai regional yang lebih tinggi.
Bukan rahasia lagi, nikel adalah “nyawa” bagi transisi energi hijau. Produk turunan nikel bakal diintegrasikan untuk memperkuat penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun penyimpanan energi panel surya.
Pemerintah RI pun makin serius menggenjot Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK diproyeksikan jadi lokomotif investasi smelter dan pengolahan bahan baku baterai berstandar internasional. Gak main-main, nilai ekspor produk olahan nikel RI saja sudah tembus USD 9,73 miliar di 2025, dan ditargetkan menyerap 180.600 tenaga kerja pada 2030 mendatang.
