ABNnews – Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini memasuki babak baru yang makin “panas”. Sebuah pakta kerja sama pertahanan resmi dibentuk dengan tiga pilar utama: modernisasi militer, peningkatan kualitas SDM, hingga latihan operasional bareng.
Meski narasi resminya adalah buat jaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, tapi muncul pertanyaan strategis: sejauh mana kerja sama ini masih sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif kita? Dan apa dampaknya buat kedaulatan TNI?
Kemitraan, Bukan Jadi ‘Anak Buah’
Analis Politik dan Militer UNAS, Dr. Selamat Ginting, menegaskan kalau sejak merdeka, posisi Indonesia itu unik karena nggak mau memihak blok mana pun. Jadi, kerja sama bareng negara raksasa kayak Amerika itu sebenarnya sah-sah saja, asalkan jangan sampai berkembang jadi aliansi militer yang mengikat alias “subordinasi”.
Secara normatif, pakta ini memang masih di jalur yang benar karena menekankan kedaulatan dan saling menghormati. Artinya, ini adalah kemitraan, bukan berarti kita menyerahkan otonomi strategis kita ke Paman Sam.
Namun, realitanya nggak segampang itu. Rivalitas AS dan Tiongkok bikin setiap langkah militer Indonesia berpotensi ditafsirkan sebagai “keberpihakan”. Indonesia yang selama ini jadi penengah di kawasan, bisa saja kehilangan posisi tersebut kalau nggak pintar-pintar main cantik dalam mengelola narasi kebijakannya.
TNI Untung atau Buntung?
Buat TNI, pakta ini memang menawarkan peluang menggiurkan. Kita bisa dapat akses teknologi canggih, latihan kelas dunia, dan pengalaman interoperabilitas yang merupakan kebutuhan di era perang siber sekarang ini. Efek tangkal (deterrence) Indonesia pun bakal naik kelas!
Tapi ingat, ada risiko “halus” di baliknya. Selamat Ginting memperingatkan soal potensi ketergantungan logistik, teknologi, hingga doktrin.
“Kedaulatan tidak lagi hilang secara frontal, tetapi terkikis secara perlahan jika kerja sama pertahanan tidak dikelola hati-hati,” jelasnya.
Intensitas interaksi yang terlalu dalam juga bisa jadi pintu masuk buat penetrasi kepentingan asing.
Ujian Nyali Politik Indonesia
Kunci utamanya sekarang ada di tangan pemerintah dan TNI sebagai pelaksana. Kita harus bisa ambil untung maksimal tanpa terjebak komitmen yang membatasi ruang gerak.
Diversifikasi mitra pertahanan itu wajib; jangan cuma bergantung pada satu kekuatan besar saja. Penguatan industri pertahanan lokal tetap jadi harga mati buat kemandirian jangka panjang.
Pada akhirnya, pakta ini bukan sekadar dokumen di atas meja, tapi ujian nyata bagi konsistensi “Bebas Aktif” Indonesia. Apakah kita tetap tegak lurus dengan kepentingan nasional, atau malah terbawa arus geopolitik dunia yang makin kencang?
