ABNnews — Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (08/09) kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat.
Purbaya mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi.
“Tapi pada dasarnya begini. Itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang, ya,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (08/09).
Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang secara otomatis. begitu dia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Sebab ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6-7 persen, menurutnya, masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibanding memilih berdemonstrasi.
Dia pun mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan langsung bisa terwujud. Tapi, kata dia, kondisi Indonesia saat ini sudah mengarah ke pertumbuhan 8 persen.
Purbaya juga mengungkapkan pesan Prabowo kepada dirinya. Dia mengatakan kepala negara berpesan untuk secepat mungkin menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Itu yang akan kami kerjakan ke depan. Saya akan melihat di Kementerian Keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kami optimalkan, di situ akan kami maksimalkan supaya ekonominya jalan lebih cepat,” tutur Purbaya.
Tuntutan 17+8 muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas. Gerakan ini diinisiasi oleh para influencer dan pegiat media sosial yang tergabung dalam konsorsium Bijak Memantau, yaitu sebuah platform digital yang bekerja mengawasi kinerja pejabat publik.
Dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat sipil, terdapat beberapa poin yang menyangkut ekonomi. Dalam 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat menuntut agar pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan outsourcing.
Sementara itu di antara delan tuntutan jangka panjang, terdapat poin tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
