ABNnews – Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara terkait ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menuding dirinya telah memotong kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Awalnya Heru Budi menjelaskan dirinya mulai menjadi Pj Gubernur pada Oktober 2022. Dia mengatakan APBD 2022 saat itu sudah berjalan dan APBD 2023 sudah disusun.
“Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya,” kata Heru usai menghadiri acara Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Sabtu (20/7/24).
Heru menjelaskan, dirinya tidak pernah memberhentikan kegiatan untuk masyarakat Jakarta. Ia hanya meminta Pemprov DKI Jakarta merapikan pendataan terkait program untuk warga.
“Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Nggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada,” ucapnya.
Dia kemudian mempersilakan Anies berlaga di Pilkada. Namun, dia meminta agar dirinya tidak dikambing hitamkan.
“Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya,” ucapnya.
Sebelumnya, Anies yang hadir di acara Milad ke-7 Ormas Bang Japar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024), mengulas perjalanannya selama memimpin DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Dia menyebut masa lima tahun kegubernurannya itu membuat Jakarta bersatu.
“Saya berharap bahwa kita bisa terus menyampaikan pesan-pesan bahwa 2017 hingga 2022 kita sudah sama-sama membuktikan. Membuktikan apa? Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai, Jakarta tanpa ketegangan, Jakarta tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah-pecah, Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022,” kata Anies.
Anies menyebut Pemprov DKI harus memiliki rasa sayang terhadap seluruh warga. Dia kemudian mengungkit soal mengembalikan yang terpotong.
“Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Oleh karena itu, kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini,” kata Anies.