ABNnews – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons gelombang dukungan yang mengarah kepada dirinya untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi hal tersebut, Dasco memilih untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” kata Dasco usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR,” imbuhnya.
Dasco tidak menampik bahwa selain namanya, terdapat dua figur lain yang turut mencuat di bursa kandidat cawapres, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Menurutnya, kedua tokoh tersebut merupakan kader-kader terbaik partai.
Kendati demikian, ia kembali menekankan agar semua pihak bersabar dan menghormati kewenangan konstitusional kepala negara.
“Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, MPR RI telah resmi menetapkan jadwal prosesi pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wakil presiden baru yang akan dilangsungkan melalui Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 mendatang.
Ketentuan pengusulan nama tersebut merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Berdasarkan Pasal 136 ayat (1), Presiden diwajibkan paling lambat menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna.
Jika dihitung mundur dari tanggal 9 Desember 2026, maka batas akhir Presiden Prabowo Subianto menyetorkan dua nama usulan cawapres pengganti Gibran ke MPR jatuh pada Rabu, 25 November 2026 pekan depan.
“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR,” bunyi ketentuan tersebut.










