ABNnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Meski demikian, KPK menegaskan laporan tersebut harus dilengkapi kecukupan bukti dokumen serta fakta pendukung agar dapat ditelaah lebih lanjut.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, hingga kini lembaganya belum melakukan langkah penindakan atas informasi yang beredar di masyarakat mengenai Raffi Ahmad.
“KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu. Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Taufik menjelaskan, informasi yang belum masuk dalam tahapan penindakan memang tidak serta-merta bisa dibuka ke publik oleh tim penyidik. Namun, warga tetap dapat menyalurkan laporan resmi melalui unit pengaduan di KPK, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
“Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad dengan total nilai kontrak mencapai Rp 14.696.955.002.
Temuan tersebut didapat ICW dari hasil penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari total delapan paket proyek tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026 dengan nilai mencapai sekitar Rp 10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan bernilai belasan miliar rupiah itu karena dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari aspek transparansi, persaingan usaha dalam proses tender, efektivitas manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan mengingat jabatan Raffi Ahmad saat ini sebagai Utusan Khusus Presiden.












