ABNnews – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, yakni mantan Kapolri berinisial LSP, bakal digelar pada pekan depan.
“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir saat ditanya soal kapan LSP menjalani sidang etik oleh awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Kendati demikian, jenderal bintang dua itu belum merinci secara pasti hari apa sidang etik terhadap mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut akan dilangsungkan.
Isir menjelaskan, hari ini pihak kepolisian baru saja menggelar sidang etik untuk tersangka lain dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni perwira tinggi Polri berinisial EHS.
Sidang EHS digelar di Gedung Divpropam Polri dan dipimpin langsung oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, jajaran anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Sementara itu, terkait kelanjutan sidang etik untuk tersangka berinisial SU, Isir mengaku pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Hal tersebut lantaran kondisi kesehatan SU yang masih memerlukan perawatan intensif.
“SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” jelas Isir.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH (EHS), dan SU.
Pada Selasa (10/11/2026) pekan lalu, Divpropam Polri telah lebih dulu menggelar sidang KKEP terhadap tersangka AS. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan berat tersebut, pihak AS menyatakan akan mengajukan banding.












