APKLI MERAH PUTIH Percepat Sinergi dengan Pemerintah dan Kelembagaan, Perluas Kemitraan untuk UKM PKL Naik Kelas

Nadzar Lendi

Ketua Umum APKLI MP, dr Ali Mahsun Atmo, M.Biomed (kanan) dan Waketum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pengembangan Wilayah, Dr. Puji Hartoyo, SE. MM

ABNnews – APKLI MERAH PUTIH terus melakukan konsolidasi organisasi dan program bagi Usaha Kecil Mikro dan Pedagang Kaki Lima (UKM PKL) diseluruh tanah air. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi tingkat DPP, DPW Provinsi, DPD Kab/Kota hingga akar rumput ekonomi rakyat harus diintensifkan, dimasifkan secara efektif dan terukur.

“Ini hal mendasar determinator keberhasilan agenda dan program organisasi,” kata Ketua Umum APKLI MP, dr Ali Mahsun Atmo, M.Biomed saat bertemu Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pengembangan Wilayah, Dr. Puji Hartoyo, SE. MM di di Kober Mie, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Ali Mahsun juga menyatakan, APKLI MP juga akan menerbitkan Surat Edaran Tata Atutan Komunikasi Organisasi Berbasis Group WA Di DPP, DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota.

Percepat Sinergi

Di tempat sama, Ketua Umum APKLI MP bertemu dengan Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Daerah Dedi Ermansyah, S.Pd., M.I.P.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum meminta Dedi Ermansyah untuk mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran Bidang Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum, H. Pattimura, S.E.

Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) DPP APKLI MERAH PUTIH yang sebelumnya diselenggarakan di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta.

“Pasca-pelantikan dan raker, seluruh jajaran pengurus diharapkan segera bergerak mempercepat konsolidasi jaringan, membangun komunikasi kelembagaan, serta merealisasikan berbagai peluang kerja sama strategis,” kata jebolan FK Unibraw Malang ini

Dedi Ermansyah menyampaikan bahwa penguatan hubungan pemerintahan dan kelembagaan tidak boleh berhenti pada sebatas membangun komunikasi atau menjalin silaturahmi, tetapi harus diarahkan pada kerja sama konkret yang memberikan manfaat langsung bagi anggota APKLI MERAH PUTIH.

“APKLI MERAH PUTIH harus mampu menjadi jembatan strategis antara pelaku UKM PKL dengan pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, serta berbagai lembaga lainnya. Kita ingin memastikan bahwa anggota tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan penguatan ekonomi nasional,” ujar Dedi.

Menurutnya, terdapat banyak peluang kemitraan yang dapat dikembangkan, mulai dari akses permodalan dan pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, fasilitasi perizinan, akses pasar, hingga penguatan rantai pasok dan kemudahan memperoleh bahan baku.

“Ke depan, kami akan mengintensifkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, sektor swasta, serta organisasi dan lembaga nonpemerintah. Yang terpenting, setiap komunikasi dan kerja sama harus memiliki tindak lanjut, program yang jelas, serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota,” tambahnya.

Dedi juga menegaskan, penguatan sinergi harus dibangun secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu, konsolidasi internal antarbidang dan penguatan jaringan pengurus APKLI MERAH PUTIH di berbagai daerah menjadi prasyarat penting agar peluang kerja sama dapat diterjemahkan menjadi program nyata hingga tingkat anggota.

“Kita ingin UKM PKL Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh, berkembang, unggul, dan naik kelas. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses berbagai fasilitas, program pemberdayaan, dan peluang ekonomi. APKLI MERAH PUTIH harus hadir memperjuangkan sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya hal tersebut,” tegasnya.

Perlindungan UKM-PKL

APKLI MP juga melakukan program advokasi, regulasi, dan perlindungan usaha bagi UKM PKL di seluruh Indonesia.

Program tersebut, kata Ali Mahsun, difokuskan pada penguatan advokasi kepastian hukum, perlindungan usaha, serta pendampingan legalitas administrasi bagi pelaku ekonomi rakyat kecil yang selama ini membutuhkan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha.

Sejumlah kebutuhan legalitas yang menjadi perhatian di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, izin edar atau sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga legalitas badan usaha atau korporasi.

Ali Mahsun menegaskan pentingnya percepatan program tersebut agar pelaku UKM dan PKL memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sebagai langkah konkret, Ali Mahsun memanggil Ketua Bidang Perlindungan dan Mediasi, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Amri Abdi Bachtiar Putra, A.Md., S.H., untuk mengintensifkan koordinasi dengan jajaran Bidang Advokasi, Regulasi, dan Perlindungan Usaha di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum, Sutan Marsida, S.T.

“APKLI MP berharap program advokasi dan pendampingan hukum tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UKM dan PKL di berbagai daerah, khususnya dalam memperoleh legalitas usaha, menghadapi persoalan hukum, serta meningkatkan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha ekonomi rakyat,” papar dr Ali Mahsun yang juga Ketua Umum KERIS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *