ABNnews – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Seiring terbitnya regulasi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh elemen mulai dari buruh/pekerja, pencari kerja, hingga pengusaha/pemberi kerja untuk menyimak dan memahami poin-poin penting dalam aturan baru tersebut.
Masyarakat kini sudah dapat mengakses dan mengunduh dokumen UU tersebut secara bebas melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa ketersediaan dokumen ini merupakan hak publik agar setiap pihak dapat memahami secara langsung landasan hukum yang mengatur iklim ketenagakerjaan di Indonesia.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ini tergolong komprehensif. Dokumen regulasi tersebut terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang merangkai berbagai aturan pokok ketenagakerjaan secara mendalam.
Ruang lingkup yang diatur meliputi:
* Ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan
* Kesempatan dan perlakuan yang sama
* Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan
* Peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, dan pemagangan
* Penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja
* Regulasi tenaga kerja sektor informal dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
* Hubungan kerja dan hubungan pekerjaan tertentu
* Pelindungan, sistem pengupahan, dan kesejahteraan
* Hubungan industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta dana cadangan pesangon
* Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana dan peralihan
Yassierli menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi ini wajib diiringi dengan implementasi nyata oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” tegasnya.
Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan ini sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 lalu.
Tak lama berselang, UU Nomor 27 Tahun 2026 ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta langsung dinyatakan berlaku mulai tanggal diundangkan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 ini.
