ABNnews – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mengajukan permohonan perlindungan untuk enam orang saksi kunci dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Permohonan perlindungan ini diajukan langsung ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan saat ini tengah diproses.
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Meskipun membenarkan adanya permohonan tersebut, pihak LPSK masih enggan membeberkan identitas dari keenam saksi yang diajukan.
Susilaningtias juga belum memastikan berapa lama proses penelaahan berkas permohonan tersebut akan berlangsung.
“Enam orang,” tegasnya singkat.
Kasus penyadapan ilegal ini menggegerkan publik lantaran diduga sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2025.
Penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak dan pejabat lainnya.
Dalam penanganan kasus ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Tak main-main, jajaran tersangka didominasi oleh deretan perwira tinggi hingga mantan pucuk pimpinan Polri.
Empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso serta Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini pengusutan kasus masih terus bergulir, sementara LPSK fokus menelaah tingkat ancaman dan urgensi pemberian perlindungan kepada keenam saksi tersebut.
