ABNnews – Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyikat bersih para komprador pengeruk Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
Di samping itu, APKLI MP menegaskan bahwa skandal penyadapan ilegal terhadap kepala negara bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan dan kedaulatan negara.
Dukungan dan penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP APKLI MP, Ali Mahsun, usai melantik kepengurusan DPP APKLI MP periode 2026-2031 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
Ali menekankan bahwa SDA Indonesia sudah semestinya menjadi jaminan utama bagi seluruh rakyat dan bangsa ini untuk hidup sejahtera secara berkeadilan, sehingga para penjarahnya harus dihukum seberat-beratnya.
Lebih lanjut, Ali menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo cs.
Ia menilai tindakan peretasan tersebut menjadi dalang utama yang membuat perekonomian rakyat kecil dan nasional bergerak tidak stabil.
Menurutnya, roda ekonomi Usaha Kecil Menengah Pedagang Kaki Lima (UKM PKL) membutuhkan stabilitas nasional yang kokoh. Namun selama dua tahun terakhir, omzet dan pendapatan UKM PKL terus merosot di seluruh kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat.
“Untuk itu para pelaku penyadapan harus diusut tuntas, dan dihukum mati, kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak ‘stagnan’, tidak stabil. Bahkan hampir terpuruk,” kata Ali.
Bagi APKLI MP, skandal peretasan terhadap simbol negara ini telah melampaui batas dan secara langsung mengancam kedaulatan serta keamanan NKRI.
Di tengah momentum pelantikan tersebut, APKLI MP turut menggelar aksi kepedulian sosial bertajuk “Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia” sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Bantuan yang disalurkan meliputi Beasiswa Anak UKM PKL Indonesia senilai Rp 500 ribu untuk siswa SD, Rp 600 ribu untuk siswa SMP, dan Rp 750 ribu untuk siswa SMA.
Selain itu, diserahkan pula bantuan modal usaha sebesar Rp 1 juta untuk pedagang kopi keliling serta asongan, dan santunan yatim piatu sebesar Rp 250 ribu per anak.
Usai prosesi pelantikan dan penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan agenda Rapat Kerja (Raker) DPP APKLI MP. Sesi ini berfokus pada pemaparan program kerja masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, hingga perumusan arah strategis organisasi.
Seluruh hasil Raker DPP APKLI MP periode 2026-2031 tersebut nantinya akan dibahas dan difinalisasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 di Jakarta.
