Ada Demo Sumpah Pemuda Hari Ini, Hindari DPR Hingga Monas Agar Tak Terjebak Macet!

Ilustrasi. (Foto: Darul Amri)

ABNnews – Polda Metro Jaya mengimbau para pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi kemacetan parah di sejumlah titik krusial Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026).

Imbauan ini dikeluarkan menyusul rencana aksi unjuk rasa berskala besar yang digelar aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Berdasarkan informasi resmi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut dijadwalkan bakal dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Adapun titik konsentrasi massa diprediksi memadati empat kawasan utama, yakni Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Bundaran Hotel Indonesia (HI), kawasan Monumen Nasional (Monas), serta area Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Guna mengurai kemacetan dan menjaga kelancaran mobilitas warga, kepolisian telah menerjunkan personel dan menyiapkan rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional di lapangan.

“Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut, menggunakan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan,” tulis akun resmi TMC Polda Metro Jaya, Rabu (28/10/2026).

Pihak kepolisian juga meminta pengendara untuk rutin mengecek update kondisi lalu lintas terkini melalui akun sosial media resmi @tmcpoldametrojaya sebelum melintas di area pusat kota.

Aksi demonstrasi kali ini dimotori oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI bersama aliansi masyarakat sipil. Massa mengusung sejumlah tuntutan mendesak mulai dari lingkungan hidup, penegakan hukum, hingga etika bernegara.

Salah satu poin utama yang disuarakan yakni desakan penanganan serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai pelosok Indonesia, termasuk menuntut penindakan hukum tegas bagi korporasi yang terlibat.

Tak hanya itu, massa juga mendesak penuntasan kasus pelanggaran HAM, jaminan kebebasan berpendapat, pemenuhan hak pendidikan, serta penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *