ABNnews – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menggenjot pengembangan ekonomi syariah demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Menko Airlangga mengutip landasan Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 90 sebagai pijakan utama kebijakan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional: Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Kita hadir dalam simposium sumbangan ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, ekonomi Konvensional menuju pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial. Kalau kita lihat dari keadilan, yang sebagai prinsip utama seperti yang ada dalam Surat An-Nahl ayat 90, yang mengatakan ‘sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan’, dan ini kebijakan ekonomi kita, pembangunan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tegas Airlangga.
Airlangga, yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), membeberkan bahwa ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah gejolak global.
Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 menembus angka 5,45 persen, didukung realisasi investasi yang melesat hingga Rp1.010,6 triliun.
Meski tingkat inklusi keuangan konvensional sudah menyentuh 93,53 persen, Airlangga menyoroti inklusi keuangan syariah yang saat ini masih berkutat di angka sekitar 13 persen. Padahal, literasi keuangan syariah masyarakat sudah berada di level 43,07 persen.
Gap tersebut dinilai menjadi peluang emas untuk memperluas penetrasi pasar syariah, khususnya di area perdesaan, sektor pertanian, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Guna mempercepat penetrasi tersebut, pemerintah mendorong perluasan kepemilikan rekening bank untuk penyaluran bantuan sosial, digitalisasi pembayaran, hingga percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Tak hanya itu, potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) terus disinergikan antarlembaga.
Secara khusus, Menko Airlangga mencontohkan Provinsi Aceh sebagai acuan sukses integrasi perbankan syariah dan keuangan sosial melalui lembaga Baitul Mal.
“IAEI tentunya harapannya bisa menjadi penggerak kolaborasi ekonomi Islam untuk pembangunan Indonesia dengan menghubungkan gagasan, kebijakan, dan ekosistem ekonomi syariah,” tambahnya.
Menteri Agama sekaligus Ketua Umum IAEI, Nasaruddin Umar, menambahkan bahwa kebangkitan ekonomi umat harus ditopang oleh kesadaran tinggi dalam memanfaatkan instrumen keagamaan.
Nasaruddin mendorong umat Islam untuk mengoptimalkan pembayaran zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, hingga wasiat sebagai modal pemberdayaan ekonomi nasional.
“Oleh karena itu dengan simposium ini nanti kita berharap kita menemukan cara-cara yang terbaik, untuk satu sisi menciptakan kesadaran warga masyarakat terutama umat Islam, ini untuk memberdayakan ekonomi umat Islam sendiri dengan cara kesadaran syariahnya ditingkatkan ya,” pungkas Menag Nasaruddin.
