ABNnews – Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia menjelang 81 tahun kemerdekaan masih dihadapkan pada berbagai tantangan nyata. Mulai dari ketimpangan gender, minimnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga terbatasnya akses menuju posisi strategis di ruang publik.
Isu krusial ini dikupas tuntas dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” pada Rabu (14/8/2026).
Diskusi publik ini menghadirkan jajaran perempuan akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina, yakni Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D., yang dibuka langsung oleh Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini.
Prof. Dr. Iin Mayasari menegaskan bahwa tolok ukur kemerdekaan perempuan tercermin dari tersedianya ruang untuk mengambil peran strategis di ranah publik. Menurutnya, perempuan saat ini telah menggeser stigma lama.
“Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional,” kata Iin.
Ia menuturkan keterlibatan perempuan di parlemen maupun pemerintahan membawa perspektif yang lebih inklusif dan humanis meski hambatan kultural masih membayangi.
Sementara itu, Dr. Rini Sudarmanti mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan Indonesia benar-benar telah merdeka di usia RI ke-81. Ia membeberkan meski lulusan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) cukup tinggi, perempuan yang bekerja di sektor sains-teknologi baru mencapai 8%.
“Di pemerintahan, perempuan memang mengisi 57 persen posisi, namun yang menduduki puncak strategis baru sekitar 17 persen. Yang mengejutkan, ternyata angka tingkat kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi,” papar Rini.
Menambahkan dari sudut pandang data, Dr. Prima Naomi mengungkapkan posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index masih berada di urutan 90 dari 148 negara.
“Kesenjangan terbesar Indonesia berada pada aspek political empowerment, disusul oleh economic participation and opportunity. Ini menjadi PR penting bagi perempuan Indonesia,” ujar Prima.
Sorotan lain datang dari Dr. Peni Hanggarini yang mengangkat porsi perempuan di dunia diplomasi. Peni mencatat bahwa dari 75 duta besar Indonesia pada periode 2018, keterwakilan perempuan hanya mencapai 13 persen.
Menanggapi hal tersebut, Tia Rahmania, M.Psi., menegaskan bahwa demokrasi yang sehat wajib memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam mengambil keputusan publik.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” tegas Tia.
Ditinjau dari perspektif psikologi positif, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menyoroti bahwa makna kemerdekaan sejati berakar dari keluarga untuk membangkitkan percaya diri, kecerdasan, dan wellbeing masyarakat.
Di sisi lain, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., optimis melihat masa depan industri manufaktur lewat konsep craftsmanship. Ia meyakini sentuhan personal dan karakter perempuan akan menjadi napas baru dalam industri yang lebih manusiawi di tengah pesatnya teknologi.
Rangkaian pemikiran para akademisi perempuan Paramadina ini menegaskan bahwa ruang gerak perempuan Indonesia harus terus diperluas demi menyokong sektor ekonomi, politik, diplomasi, hingga ketahanan keluarga di masa depan.
