ABNnews – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat Amien Rais menyoroti intensitas komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tercatat sudah bertemu setidaknya tiga kali.
Amien mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak menafsirkannya secara sepihak atau ‘semau gue’.
Hal itu disampaikan Amien lantaran menilai Prabowo perlu ekstra hati-hati dalam membangun hubungan politik dengan Trump. Menurutnya, sosok Donald Trump penuh kontroversi dan memiliki keterikatan kuat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Karena politik luar negeri kita berprinsip bebas dan aktif, maka bebas itu jangan ditafsirkan ‘semau gue’. Jangan,” tegas Amien lewat saluran YouTube pribadinya, dikutip Selasa (11/8/2026).
Mantan Ketua MPR RI tersebut membeberkan bahwa interaksi antara kedua pemimpin negara ini sudah terjalin cukup intens.
“Pertemuan Prabowo dengan Trump paling tidak tercatat tiga kali, sementara pembicaraan lewat telepon tercatat beberapa kali,” kata Amien.
Amien turut mengingatkan para pemimpin negara demokrasi agar senantiasa mau mendengar suara serta kritik dari rakyatnya.
Ia menilai posisi politik Trump dapat terancam melemah apabila terus mengabaikan aspirasi publik, khususnya terkait konflik Israel-Palestina.
“Di negara demokrasi yang presidennya kementus atau sombong seperti Donald Trump yang tidak mau mendengar suara rakyatnya dan merasa omniscience tahu segala-galanya, otomatis akan kehilangan dukungan rakyatnya,” ujar Amien.
“Posisi politik Trump akan jadi lemah, apalagi tidak bisa melepaskan rangkulan maut Benjamin Netanyahu,” sambungnya.
Amien mengaku khawatir kedekatan yang terjalin antara Prabowo dan Trump dapat memicu persepsi publik bahwa Indonesia mulai bergeser condong mendukung pandangan politik Presiden AS tersebut.
“Saya mungkin juga jutaan rakyat Indonesia menilai Mas Prabowo agak miring mendukung pikiran Trump seorang warmonger (pemicu perang) dan ada kesan mengagumi Israel,” kritiknya.
Ia menegaskan, kritik ini disampaikan sebagai masukan konstruktif agar pemerintah tetap memegang teguh marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta senantiasa mempertimbangkan pandangan publik dalam menentukan arah kebijakan internasional.
