ABNnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membongkar tabir di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Perkara yang menyeret orang nomor satu di Lombok Barat tersebut berkaitan erat dengan dugaan benturan kepentingan hingga suap proyek.
“Perkara ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Tak hanya konflik kepentingan, Budi membeberkan bahwa kasus tersebut juga menyasar dugaan praktik suap proyek serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
KPK menjanjikan detail perkara ini akan dibeberkan secara transparan dalam waktu dekat.
“Secara lengkap terkait bagaimana konstruksi perkara, kronologi peristiwa tertangkap tangan, barang bukti, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini,” jelasnya.
Sebelumnya, komisi antirasuah membenarkan adanya OTT terhadap Lalu Ahmad Zaini pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mulanya mengamankan total 19 orang di lokasi.
Setelah menyaring pihak-pihak yang terlibat, KPK memboyong 8 orang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Daftar 8 Orang yang Diperiksa Intensif di Gedung KPK:
* Lalu Ahmad Zaini: Bupati Lombok Barat.
* Sudirman: Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).
* Lalu Ratnawi: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat.
* 3 Orang: Ajudan dan sopir Bupati Lombok Barat.
* 2 Orang: Pihak swasta.
Sebagai bagian dari rangkaian tindakan penyidikan, tim penindak KPK bergerak cepat dengan menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat serta sejumlah ruangan strategis lain di lingkungan Pemkab Lombok Barat, NTB.
Selain mengamankan para terperiksa, penyidik KPK juga sukses menyita barang bukti krusial dari hasil OTT tersebut, berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa.
