ABNnews – Jagat maya dihebohkan oleh skandal uang pelicin terkait demo di Istana. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK),
Muhammad Abdi Maludin, secara terbuka mengakui dirinya menerima uang suap tunai sebesar Rp 20 juta dari oknum aparat kepolisian, namun ia dan rekan-rekannya tetap memilih untuk turun ke jalan menggelar aksi.
Aksi demonstrasi besar-besaran yang sedianya diminta untuk dibatalkan tersebut tetap berjalan pada Senin (15/6) lalu di kawasan Istana Negara dan Gedung DPR RI.
Langkah berani mahasiswa yang mengelabui oknum petugas ini bahkan mencapai puncaknya saat 15 delegasi mahasiswa justru diundang masuk ke Istana untuk menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Skandal panas ini mulai terendus publik setelah beredar potongan video interogasi massal yang disiarkan secara langsung (live) melalui platform TikTok pada Selasa (23/6/2026) malam.
Video rekaman tersebut kemudian diunggah ulang secara masif oleh berbagai platform media sosial, termasuk jaringan media online Tribun-Video.
Dalam video tersebut, suasana mencekam terlihat saat ratusan mahasiswa UBK yang meradang menggelar ‘sidang internal’ darurat.
Mereka menguliti habis jajaran pengurus BEM yang dinilai telah melacurkan idealisme gerakan mahasiswa demi keuntungan materi.
Di bawah tekanan hebat korps mahasiswa yang menuntut pembersihan nama baik almamater, Abdi Maludin akhirnya tertunduk lesu.
“Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada kalian semua,” ucap Abdi Maludin dengan suara bergetar di tengah forum klarifikasi yang memanas tersebut.
Dalam pengakuan terbukanya, Abdi membeberkan kronologi pelik di balik uang tersebut. Dana sebesar Rp 20 juta itu disodorkan secara tunai oleh oknum polisi melalui perantara seorang alumni FH UBK. Tujuannya agar pengurus BEM mengurungkan niat memobilisasi massa ke jalan.
Abdi mengklaim sempat menolak tawaran tersebut, namun pertahanannya akhirnya jebol. Uang pelicin itu ia kantongi, tetapi instruksi pembatalan demo ia abaikan.
Dirinya tetap memimpin massa aksi menyuarakan protes atas kenaikan harga Pertamax dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Menariknya, setelah aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan rampung digelar dan perwakilan mahasiswa selesai berdialog dengan Wapres Gibran, Abdi langsung membagi-bagikan uang tersebut.
Aliran dana itu mengalir ke beberapa pihak, mulai dari perwakilan BEM fakultas lain di UBK hingga ke jajaran senior kampus, dengan nominal berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per kepala.
Bocornya pengakuan ini membuat tensi di media sosial X (Twitter) langsung liar tak terkendali. Akun informan publik seperti @txtdarigen*** bahkan melemparkan narasi yang jauh lebih bombastis, menuding bahwa delegasi mahasiswa tersebut menerima dana suap terorganisasi hingga menyentuh angka Rp 300 juta pasca-bertemu dengan Wapres Gibran di Istana.
Netizen yang geram langsung mengecam keras tindakan ini dan mendesak pihak rektorat untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Idealisme terlalu murah,” sindir akun @Helloween dengan tajam, seraya mendesak sanksi Drop Out (DO) bagi oknum BEM yang terlibat.
Aksi demonstrasi itu sendiri awalnya dipicu oleh keresahan mahasiswa terhadap situasi ekonomi nasional. Sekitar pukul 17.25 WIB saat aksi berlangsung di dekat Istana, para peserta unjuk rasa mendapatkan undangan langsung untuk bertemu tatap muka dengan Wakil Presiden.
Perwakilan mahasiswa yang mengikuti audiensi tersebut berasal dari sejumlah kampus, antara lain Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin.
“Perjuangan kita membuahkan hasil, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kami, untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi kami. Kami menyampaikan kepada Wakil Presiden untuk membawa tuntutan kami ke Istana,” teriak orator dari atas mobil komando sore itu.
Hingga saat ini, situasi di internal Universitas Bung Karno dilaporkan mulai tenang, meski gelombang protes yang mendesak perombakan total struktur BEM FH UBK masih terus bergulir.
Publik pun masih menanti klarifikasi resmi dari pihak rektorat UBK, institusi Polri, maupun Istana Wakil Presiden untuk membersihkan simpang siur rumor aliran dana yang telanjur mencoreng gerakan moral mahasiswa ini.
