ABNnews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengabaikan alias mencueki informasi mengenai 41 nama yang disebut terlibat dalam pusaran kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nyanyian tersebut sebelumnya dibongkar oleh Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya. Sahroni menilai, informasi tersebut bisa saja hanya sekadar fitnah.
“Kejaksaan fokus saja sama Sonny Sonjaya, sekalipun Sonny berteriak nama-nama kan bisa jadi fitnah semata,” tegas Sahroni dikutip detikcom. Sabtu (20/6/2026).
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem ini meminta korps adhyaksa untuk tetap tegak lurus dan fokus mengusut tuntas tindak pidana yang menjerat Sony Sonjaya terlebih dahulu.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada Sony agar berhenti menyeret nama orang lain demi mengelabui aparat penegak hukum.
“Kejaksaan fokus sama Sonny untuk tindak pidana yang diduga dia lakukan, Sonny juga jangan bawa-bawa nama orang banyak hanya sebatas kelabui penyidik saja,” cetus Sahroni.
Kendati demikian, Sahroni tidak melarang Kejagung untuk mendalami daftar nama tersebut di kemudian hari. Namun, hal itu baru boleh dilakukan secara objektif setelah proses hukum terhadap Sony rampung sepenuhnya.
“Kejagung tetap usut dengan fokus ke Sonny dulu, setelah Sonny selesai baru usut yang lain-lain,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Sony Sonjaya sebelumnya harus menjalani pemeriksaan maraton selama kurang lebih 10 jam di Kejagung RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan intensif ini dilakukan berkaitan dengan pengajuan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh pihak Sony.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, membeberkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, kliennya diminta oleh penyidik untuk menguraikan kembali 26 nama pihak yang diduga ikut menitipkan atau mengajukan titik penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Mengejutkannya, saat bukti digital dibuka, jumlah nama yang terseret justru membengkak menjadi puluhan orang.
“Nah, dari 26 nama yang pernah kami sebut, ada satu orang pas dibuka tadi hasil chat-nya, tabelnya itu terisi sekitar… Totalnya 41 nama. Jadi totalnya sekarang bertambah jadi totalnya 41 nama,” ungkap Krisna kepada wartawan di Gedung Jampidsus Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis (18/6) lalu.
