ABNnews – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu semakin matang. Namun, jangan senang dulu, karena kebijakan yang diambil demi menghemat konsumsi BBM imbas konflik Timur Tengah ini tidak akan berlaku bagi semua sektor.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan “bocoran” bahwa sektor pelayanan publik hingga industri dipastikan bakal dikecualikan dari aturan ini.
“Dan perlu saya luruskan juga ya, bahwa berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan, tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Teknis Sedang Dimatangkan
Pras menyebut bahwa saat ini pemerintah masih menggodok teknis pelaksanaan WFH tersebut. Ia meminta publik bersabar hingga rumusan resminya rampung dan siap diumumkan.
“Mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Paling tidak diberlakukan satu hari dalam satu minggu,” tuturnya.
Bantah Stok BBM Bermasalah
Pras menegaskan, langkah WFH ini bukan berarti pasokan BBM di Indonesia sedang dalam kondisi gawat. Sebaliknya, ia menyebut momentum ini sebagai kesempatan emas bagi bangsa untuk “diet” energi dan lebih efisien.
“Pasokan BBM aman. Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri,” tegas Pras.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global yang kian memanas, sembari tetap menjaga produktivitas di sektor-sektor vital agar tidak terganggu.
