ABNnews – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan seluruh jajarannya untuk masuk dalam status Siaga Tingkat 1.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan situasi di dalam negeri menyusul eskalasi konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah.
Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken oleh Asops Panglima TNI, Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026 lalu.
7 Poin Instruksi Panglima TNI
Dalam telegram tersebut, terdapat tujuh perintah tegas untuk menjaga stabilitas nasional:
1. Penjagaan Objek Vital: Pangkotamaops TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista di pusat perekonomian, bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga kantor PLN.
2. Deteksi Udara 24 Jam: Kohanudnas diperintahkan melakukan pengamatan udara secara terus-menerus tanpa jeda.
3. Evakuasi WNI: Bais TNI diminta memetakan kondisi WNI di negara terdampak konflik dan menyiapkan skema evakuasi berkoordinasi dengan Kemenlu RI.
4. Jakarta Siaga: Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di kawasan kedutaan besar guna menjaga kondusifitas Ibu Kota.
5. Cegah Kelompok Penunggang: Satuan intelijen diminta melakukan deteksi dini terhadap kelompok yang ingin memanfaatkan situasi Timur Tengah untuk membuat gaduh di dalam negeri.
6. Kesiapsiagaan Balakpus: Seluruh Badan Pelaksana Pusat TNI diminta siaga di satuan masing-masing.
7. Laporan Cepat: Setiap perkembangan situasi di lapangan wajib segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Respons Profesional TNI terhadap Ancaman
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, membenarkan instruksi tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam melindungi bangsa dari gangguan keutuhan negara.
“TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin,” ujar Aulia, Minggu (8/3/2026).
Aulia menambahkan, TNI bertugas secara profesional dan responsif untuk mengantisipasi dinamika strategis, baik di level internasional, regional, maupun nasional. Penjagaan diperketat agar stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri tidak terganggu oleh dampak perang di luar negeri.
