ABNnews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian aksi operasi tangkap tangan alias OTT terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Rabu (04/02).
Khusus untuk pegawai pajak, KPK menangkap tiga orang saat OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK menyebut salah satu yang diamankan adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo.
Selain Mulyono, KPK juga menangkap satu orang ASN dan pihak swasta. “KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Satu lagi ASN dan satu selaku pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Menanggapi OTT KPK di lingkup kementeriannya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikugip cnbc mengaku tidak terpukul akan peristiwa tersebut. Bahkan menurutnya ini adalah titik masuk untuk memperbaiki kedua institusi.
“Kenapa terpukul? Karena itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak abrik kan yang dapet yang dipinggirkan,” ujar Purbaya.
Ia bahkan menilai, OTT sebagai bentuk terapi kejut atau shock therapy bagi para pegawainya supaya tak lagi menyeleweng dalam bertugas.
“Yang di OTT di Banjarmasin dan di Lampung, yang disergap oleh KPK, ini mungkin shock terapi bagi pegawai kami,” kata Purbaya.
Ia mengatakan, sebagai atasan tertinggi pegawainya, ia memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi itu.
Namun, ia menekankan, tak seperti pendahulunya, pendampingan ini bukan untuk melakukan intervensi kasus di KPK ataupun di Kejaksaan, seperti meminta Kepala Negara untuk menghentikan penyidikan.
“Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum. Tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misal datang ke presiden minta KPK untuk hentikan kasus atau di Kejaksaan seperti di masa lalu,” tuturnya.
“Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse. Tapi kita enggak akan intervensi hukum,” kata Purbaya.
Diketahui, selain di Banjarmasin, OTT juga dilakukan di dua wilayah, Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan ialah mantan direktur di Bea Cukai. Namun, KPK belum menguraikan detail identitas dan peran yang terjaring.
“Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
