ABNnews – Gelaran Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Pelita yang berlangsung pada 27–28 Oktober 2026 di Jakarta melahirkan serangkaian pernyataan sikap politik yang tajam.
Selain melontarkan kritik pedas terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai politik ini menegaskan tekadnya untuk menjelma sebagai wadah kawula muda demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Konsolidasi tingkat nasional ini dihadiri oleh jajaran Majelis Permusyawaratan Partai (MPP), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta perwakilan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia.
Meskipun mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah di sektor perluasan akses pendidikan, swasembada pangan, dan pelayanan kesehatan, Partai Pelita menilai masih ada krisis mendasar yang luput dari penanganan serius.
“Pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja khususnya bagi sarjana dan pemuda; Pemerintah belum berhasil bahkan nyaris gagal dalam memberantas korupsi sehingga negara mengalami kondisi darurat korupsi,” bunyi pernyataan resmi DPP Partai Pelita, Rabu (28/10/2026).
Partai Pelita juga menyentil kegagalan mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah penurunan daya beli rakyat, serta ketidakmampuan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat keserakahan pengusaha. Pemerintah dinilai sering kali berhenti pada kata-kata tanpa berlanjut pada perbuatan nyata.
Memaknai momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Partai Pelita menegaskan tekadnya untuk memosisikan diri sebagai partai alternatif bagi generasi milenial dan Gen Z.
Menurut mereka, setelah etape kedaulatan budaya (1928), kedaulatan politik (1945), dan kedaulatan teritorial (1959) yang diusung para pemuda, kini saatnya generasi muda memimpin etape penegakan kedaulatan harkat dan martabat bangsa (dignity sovereignty).
“Partai Pelita bertekad menjadi sarana dan wahana sekaligus pandu dan suluh bagi generasi muda Indonesia mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” jelasnya.
Dalam refleksi kebangsaannya, Partai Pelita turut menyoroti masih maraknya fenomena korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), hingga politik dinasti yang disebut sebagai bentuk “kabut buta aksara moral” di kalangan sebagian elit bangsa. Praktik tersebut dianggap telah mencederai amanat Reformasi 1998.
Untuk itu, Partai Pelita memproklamirkan diri sebagai partai terbuka yang inklusif lintas agama, suku, profesi, dan gender dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
“Partai Pelita bukan partai agama, tapi partai beragama yang mengamalkan nilai-nilai agama secara sejati dan hakiki. Partai Pelita adalah partai terbuka yang agamawi,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Partai Pelita mengajak seluruh elemen pemuda Indonesia untuk tidak tinggal diam melihat kondisi bangsa, melainkan bersama-sama bergerak menyalakan ‘pelita’ perubahan demi menghapus kegelapan krisis moral dan ekonomi.
