ABNnews – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta dugaan keberadaan fasilitas mewah berbayar bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, diusut secara tuntas dan transparan.
Yusril mengimbau agar semua pihak bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan fakta apa pun.
“Jadi jangan ada dusta di antara kita. Tapi jangan pula ada fitnah di antara kita,” tegas Yusril saat dihubungi, Kamis (24/9/2026).
Yusril mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menindaklanjuti temuan inspeksi mendadak (sidak) dari Ombudsman RI.
Ia memastikan pemerintah siap menjatuhkan sanksi keras jika terbukti ada oknum petugas yang bermain dan mengomersialkan fasilitas lapas.
“Lebih baik kita terbuka. Tidak perlu ada yang ditutupi. Kalau pejabat PAS atau pegawai LP Cibinong yang bersalah mengadakan fasilitas tersebut, apalagi mengomersialkannya, jajaran Kementerian Imipas tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi,” ujarnya.
Yusril juga menantang insan pers untuk turun langsung mengecek kondisi di dalam area Lapas Cibinong guna memastikan kebenaran temuan tersebut secara objektif.
“Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana. Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu. Apakah itu rumah pegawai di dalam Lapas atau tempat asimilasi napi menjelang bebas, atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar,” tutur Yusril.
“Mari kita saling terbuka. Itu sebabnya, silakan media datang ke LP Cibinong dan lihat semua fakta yang ada di sana dan beberkan secara terbuka apa yang ada di sana,” sambungnya.
Namun, ia menambahkan, jika temuan tersebut tidak terbukti, Ombudsman diminta melakukan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Dugaan skandal ini menyeruak setelah Tim Ombudsman RI menggelar sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).
Di lokasi, tim menemukan sejumlah bangunan eksklusif dengan fasilitas lengkap menyerupai apartemen dan vila di area belakang lapas dekat rumah dinas Kalapas.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengungkapkan bahwa bangunan-bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, pendingin udara (AC), televisi, hingga kulkas.
“Ketika dibuka, ada ruang tamu, kamar, dan dapur lengkap peralatannya,” kata Syafrida.
Berdasarkan keterangan warga binaan yang kedapatan menghuni lokasi tersebut, bangunan itu digunakan dengan sistem sewa atau berbayar.
“Kami juga menemukan permukiman di belakang, dekat rumah Kalapas, dengan bangunan seperti vila lengkap fasilitasnya, dan itu ada penghuninya, yang ternyata warga binaan. Terakhir, ada satu permukiman lagi yang tidak bisa kami masuki, tapi sempat kami foto dari luar,” ungkapnya.
“Kalau yang kami dapati dari keterangan salah satu penghuni bangunan, mereka memang berbayar, itu seperti disewakan,” lanjut Syafrida.
Meski begitu, Ombudsman mengaku belum mengetahui secara pasti besaran tarif sewa, awal mula berdiri, serta pihak mana yang menerima aliran dana sewa tersebut.
“Apakah disewakan kepada Kalapas atau kepada pemilik bangunan, kami tidak tahu karena tidak tahu bangunan itu milik siapa, yang jelas bangunan itu berada di wilayah tanah lapas,” paparnya.
Syafrida menilai praktik ini sebagai bentuk malaadministrasi yang fatal. Ia mendesak agar para warga binaan yang menempati area tersebut segera dikembalikan ke blok hunian biasa dan lokasi bangunan diblokir total.
“Kami minta seluruh bangunan itu ditertibkan dan dipasang pagar mati agar tidak bisa diakses untuk keluar-masuk,” pungkas Syafrida seraya menegaskan temuan ini akan menjadi pijakan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Lapas Cibinong.












