ABNnews – Polda Metro Jaya membantah keras kabar penangkapan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Polisi mengungkap alasan kedatangan penyidik menemui eks Ketua KPK tersebut di sebuah Gedung Olah Raga (GOR) semata-mata untuk mengatur ulang jadwal pemeriksaan lantaran Firli absen dalam dua panggilan sebelumnya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Ya tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan. Penyidik, kami ulangi kembali, penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan, mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Budi belum merinci alasan pasti di balik ketidakhadiran Firli Bahuri pada dua jadwal pemeriksaan tersebut. Hingga saat ini, kepolisian masih menunggu konfirmasi dari tim pengacara Firli guna menyepakati waktu pemeriksaan lanjutan.
“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan. Kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian pada saat waktunya sudah disepakati antara penyidik dengan pihak pengacara Pak FB,” jelasnya.
Budi menambahkan, pemeriksaan terhadap Firli sangat dibutuhkan untuk merampungkan berkas perkara kasus dugaan pemerasan SYL yang sempat dikembalikan kejaksaan (P19) lantaran dinilai belum lengkap.
“Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimum dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL sejak 2023 lalu, namun berkas perkaranya tak kunjung disidangkan karena masih dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa.
Selain kasus pemerasan, Firli juga dilaporkan dalam perkara lain yang telah naik ke tahap penyidikan, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pertemuan dengan pihak berperkara.
Tercatat, Firli juga sudah tiga kali mengajukan gugatan praperadilan, dengan langkah terakhir mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025.












