ABNnews – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sukses menyalip lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat.
Lonjakan tingkat kepercayaan yang signifikan ini membawa Korps Bhayangkara resmi menembus daftar lima besar institusi negara yang paling dipercaya publik.
Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, tingkat kepercayaan terhadap Polri diakui relatif paling tinggi dibandingkan penegak hukum lainnya, termasuk Mahkamah Agung (MA).
Rapor hijau ini sejalan dengan melejitnya citra kelembagaan dan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan instansi tersebut.
Angka-angka ini terekam dalam survei nasional Litbang Kompas yang digelar pada 9 hingga 18 April 2026 dan dirilis pada Jumat (26/6/2026).
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Riset ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Tak hanya masuk dalam jajaran institusi tepercaya, citra kelembagaan Polri di mata masyarakat juga dilaporkan naik signifikan. Angkanya melesat ke level 71,5 persen, melonjak tajam dari periode tahun sebelumnya yang tertahan di persentase 64,4 persen.
Menurut analisis Litbang Kompas, terdongkraknya citra positif ini tidak lepas dari performa di lapangan. Publik mengapresiasi masifnya pelibatan anggota Polri sebagai ujung tombak aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat.
Hal ini berbanding lurus dengan kepuasan pelayanan Polri yang ikut merangkak naik menjadi 67,6 persen dari yang sebelumnya berada di angka 65,1 persen.
Litbang Kompas juga menjaring penilaian khusus dari kelompok responden yang tercatat pernah berurusan langsung dengan kepolisian. Hasilnya, skor indeks kinerja profesionalitas layanan Polri terpantau merangkak naik dari angka 7,76 menjadi 8,37.
Penilaian aspek profesionalitas ini dirangkum dari rata-rata indeks 20 aspek pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi seperti SIM atau STNK.
Selain urusan birokrasi yang dinilai semakin profesional, perubahan juga dirasakan publik dari sisi infrastruktur fisik. Sebanyak 80 persen responden kompak menyatakan bahwa fasilitas pelayanan di kantor polisi saat ini sudah jauh lebih nyaman bagi masyarakat.
