ABNnews – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran strategis sebagai agregator sekaligus pembeli siaga (offtaker) dalam pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG).
Langkah ini diambil untuk menyulap potensi raksasa limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) menjadi sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ditaksir memiliki nilai ekonomi sirkular hingga Rp 1,7 triliun.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menegaskan bahwa pemanfaatan POME menjadi CBG dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana di tanah air. Strategi ini juga dibidik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).
“Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan,” ujar Hokkop dalam forum Climate Policy Initiative (CPI) di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Hokkop menguraikan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai kisaran 130 juta meter kubik per tahun. Sayangnya, hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik.
Padahal, limbah POME merupakan salah satu dalang penyumbang emisi metana yang signifikan. PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit yang terbuang ke alam mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.
“Kita melihat sumber emisi dari POME ini mencapai sekitar 20 juta ton karbon ekuivalen. Hampir 90 persen sebenarnya bisa diselesaikan melalui utilisasi menjadi sumber energi baru,” tambahnya.
Untuk mempercepat pertumbuhan industri bertenaga biomassa ini, PLN EPI tengah membangun ekosistem CBG terintegrasi dari hulu ke hilir. Model bisnis ini akan menghubungkan langsung pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga ke pembangkit listrik milik PLN.
“Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat,” tegas Hokkop.
Pengembangan CBG ini diklaim tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi semata, melainkan juga menopang target bauran EBT nasional sebesar 44–48 persen pada tahun 2030, serta pencapaian target besar Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.
Salah satu implementasi nyata yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan. Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan pasokan sekitar 450 MMBTUD Bio-CBG.
Pasokan tersebut berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara dengan kapasitas satu fasilitas produksi CBG.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan total empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas pabrik CBG dengan estimasi total investasi menyentuh angka US$ 20 juta (sekitar Rp 326 miliar). Implementasi penuh di pembangkit ini diperkirakan mampu menghindari emisi hingga 500 ribu ton CO2e.
Skema cofiring ini dinilai menguntungkan karena memaksimalkan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia. Alhasil, peningkatan bauran energi terbarukan bisa digenjot lebih cepat tanpa perlu membangun pembangkit baru dalam skala besar.
Secara nasional, potensi pengembangan CBG terbilang masif. Dari total kapasitas pembangkit berbasis gas di Indonesia sebesar 18,4 gigawatt (GW), kebutuhan CBG untuk skema cofiring 2,5 persen diperkirakan mencapai 60.000 MMBTUD dengan melibatkan sekitar 200 pabrik kelapa sawit. Potensi pengurangan emisinya pun tak main-main, bisa menembus 14 juta ton CO2e.
Dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat tajam dari 1.000 MMBtu di tahun 2026 ini menjadi 2.957 BBTU pada tahun 2030 mendatang, yang dibersamai dengan pembangunan tiga fasilitas CBG untuk mendukung program dedieselisasi nasional.
“Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” pungkas Hokkop.
