ABNnews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggenjot langkah dekarbonisasi di sektor manufaktur. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau sekaligus demi mengejar target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia.
Upaya nyata tersebut diwujudkan melalui penguatan implementasi pengukuran, pelaporan, serta verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang kredibel dan terstandar di lingkungan industri nasional.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa transformasi industri menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pelaku industri. Tata kelola emisi yang diterapkan wajib akuntabel dan sejalan dengan standar internasional.
“Verifikasi emisi GRK merupakan bagian penting dalam membangun industri nasional yang berdaya saing global, berkelanjutan, serta adaptif terhadap tuntutan pasar internasional. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission dan penguatan daya saing industri nasional di pasar global,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Senada dengan Menperin, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, menyampaikan bahwa penguatan layanan validasi dan verifikasi GRK menjadi salah satu strategi Kemenperin dalam mempercepat implementasi industri hijau di Indonesia.
Emmy membeberkan bahwa BSKJI terus memperkokoh infrastruktur standardisasi dan jasa industri melalui pengembangan lembaga validasi dan verifikasi GRK yang kompeten, independen, serta terakreditasi resmi.
Kehadiran lembaga yang kredibel ini dinilai sangat penting untuk mendukung industri lokal dalam menjalankan agenda dekarbonisasi sekaligus memenuhi regulasi global.
Salah satu infrastruktur yang telah siap adalah Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) BBSPJIA. Lembaga ini telah mempersiapkan sistem manajemennya sejak tahun 2024 agar klop dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17029:2019, hingga akhirnya sukses mengantongi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui Sertifikat Akreditasi Nomor LVV-025-IDN.
Sebagai wujud konkret dukungan terhadap agenda dekarbonisasi tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) di bawah BSKJI Kemenperin menyerahkan Sertifikat Pernyataan Verifikasi Emisi GRK kepada PT Lami Packaging Indonesia.
Kepala BBSPJIA, Yuni Herlina Harahap, menyebut verifikasi emisi GRK yang dilakukan terhadap PT Lami Packaging Indonesia menjadi tonggak penting bagi penguatan layanan mereka, sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran industri terhadap pengelolaan emisi karbon.
“PT Lami Packaging Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan prinsip keberlanjutan melalui inventarisasi dan verifikasi emisi GRK. Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada LVV BBSPJIA sebagai lembaga validasi dan verifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN,” tutur Yuni.
Yuni membongkar bahwa proses verifikasi untuk perusahaan multinasional tersebut dilakukan tidak main-main. Rangkaian asesmen digelar secara komprehensif, mulai dari bedah dokumen, evaluasi metodologi dan perhitungan emisi, verifikasi lapangan langsung ke fasilitas produksi pada 31 Maret hingga 3 April 2026, hingga tahapan independent review internal demi menjamin objektivitas hasil akhir.
Seluruh pengujian disandarkan pada standar SNI ISO 14064-1:2018 dan SNI ISO 14064-3:2019 sesuai pakem ketentuan akreditasi KAN. Adapun ruang lingkup layanan LVV BBSPJIA ini mencakup sektor general manufacturing, termasuk industri kemasan makanan dan minuman.
Sebagai informasi, PT Lami Packaging Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kemasan aseptik berbasis kertas untuk industri makanan dan minuman, sekaligus menjadi pionir pabrik kemasan aseptik pertama di Indonesia.
Lewat sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri ini, Kemenperin optimistis sektor manufaktur tanah air bakal semakin kompetitif, mampu memenuhi tuntutan pasar global yang berorientasi pada aspek keberlanjutan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian target industri hijau di Indonesia.
