ABNnews – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji serius penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) iuran produksi untuk sejumlah komoditas mineral logam unggulan. Mulai dari nikel, timah, emas, perak, tembaga, hingga kromium kini masuk dalam radar evaluasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Ia menyebut pemerintah saat ini masih dalam tahap mendengarkan berbagai masukan dari para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Bahlil menekankan bahwa setiap kebijakan publik yang menyangkut sektor industri strategis harus melalui tahapan sosialisasi dan uji publik. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dilahirkan tetap memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa mencekik pelaku usaha.
“Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menteri ESDM juga memastikan dirinya tidak akan menutup mata terhadap tanggapan dari pelaku industri. Jika ditemukan formula yang dirasa kurang pas atau berpotensi mengganggu iklim investasi, Bahlil berjanji akan melakukan evaluasi mendalam.
“Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu,” tegasnya.
Menanggapi isu yang beredar di kalangan pengusaha tambang, Bahlil meminta semua pihak untuk tetap tenang. Ia memastikan materi yang disosialisasikan oleh Ditjen Minerba beberapa waktu lalu hanyalah bahan uji publik, bukan keputusan yang sudah diketok palu.
“Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik,” katanya.
Pengaturan PNBP di sektor minerba memang menjadi instrumen fiskal yang krusial bagi tata kelola sumber daya alam. Pemerintah ingin memastikan pemanfaatan komoditas minerba memberikan nilai tambah maksimal bagi negara, namun tetap menjamin kepastian regulasi serta keberlanjutan industri.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Minerba sendiri sudah menggelar konsultasi publik secara daring pada Jumat (8/5). Diskusi tersebut menyoroti berbagai aspek mulai dari besaran tarif, interval harga, hingga masa transisi kebijakan.
