ABNnews – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah upaya pemerintah memerangi stunting dan mencetak generasi emas, muncul aroma tak sedap di Badan Gizi Nasional (BGN) RI.
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, secara blak-blakan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan memeriksa BGN RI. Ia mencium adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran program ini.
“Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto,” tegas Ali Mahsun dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Temuan ‘Dapur Nyogok’
Ali Mahsun memberikan apresiasi kepada Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang terus melakukan sidak ke lapangan. Namun, hasil sidak tersebut justru membuka fakta mencengangkan: banyak dapur MBG tidak memenuhi syarat, bahkan ditemukan praktik “dapur hasil nyogok”.
Terkait temuan ini, Ali Mahsun mendesak pemerintah untuk bersikap tegas.
“Kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, serta mendesak dapur MBG ditutup permanen yang terbukti hasil ‘NYOGOK’, dan tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Menurut Ali Mahsun, ada banyak kejanggalan dalam penggunaan APBN untuk program MBG. Ia pun membeberkan deretan pengadaan barang yang dinilai sarat aroma korupsi:
* Dugaan praktik sogok-menyogok demi mendapatkan titik dapur MBG.
* Pengadaan 21.081 motor listrik dengan harga @Rp 42 juta.
* 31 paket event organizer senilai Rp 113,9 miliar.
* Pengadaan 5.000 laptop.
* Pengadaan alat makan untuk 315 SPPG senilai Rp 215 miliar.
* Pengadaan kaos kaki dengan harga @Rp 100 ribu per pasang.
Bagi Ali Mahsun, setiap rupiah yang keluar dari APBN adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menggunakan peribahasa Jawa untuk menggambarkan situasi ini, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu.
Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini mewanti-wanti bahwa jika dugaan korupsi ini dibiarkan, program yang sangat luhur dan mulia ini terancam gagal.
“Program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada di masa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Ali Mahsun mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap BGN RI demi menyelamatkan program prioritas nasional ini.
