ABNnews — Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul mengumumkan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Keputusan ini membuka jalan bagi pemilihan umum (Pemilu) lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.
“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” kata Anutin di akun media sosial miliknya pada Kamis malam.
Sementara dalam lembaran negara yang diterbitkan Jumat (12/12), Anutin menyebut lemahnya pemerintahan minoritas yang dipimpinnya dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk ekonomi dan ketegangan perbatasan dengan Kamboja, sebagai alasan pembubaran.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pun kemudian mengesahkan dekrit pembubaran DPR tersebut. Menurut hukum Thailand, pemilu wajib dilaksanakan dalam waktu 45-60 hari setelah DPR dibubarkan.
Anutin terpilih sebagai perdana menteri pada 5 September dengan dukungan Partai Rakyat dari kubu oposisi. Dia menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika setelah rekaman pembicaraannya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Selama tiga bulan pertama menjabat, Anutin dikritik atas penanganan banjir parah di Thailand selatan dan isu-isu lainnya.
Keputusan untuk membubarkan DPR diambil di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja serta perselisihan pendapat soal rancangan amandemen konstitusi antara partainya (Bhumjaithai) dan Partai Rakyat.
