ABNnews — Pengadilan tinggi Brazil pada Jumat (30/08), secara resmi melarang platform X, milik Elon Musk, beroperasi. Keputusan itu diambil setelah pengadilan tinggi dan platform X menghadapi pertikaian hukum terkait moderasi konten dalam beberapa bulan terakhir.
Presiden Pengadilan Tinggi Pemilihan Umum dan hakim Mahkamah Agung Federal Brazil, Alexandre de Moraes memerintahkan “penangguhan segera, total, dan menyeluruh atas operasi” X di negara tersebut.
Dalam putusannya, Moraes memerintahkan agar X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, ditangguhkan di Brazil sampai semua perintah pengadilan dipatuhi, termasuk pembayaran denda lebih dari 3 juta dolar AS dan penunjukan perwakilan lokal sesuai dengan hukum Brazil.
Moraes juga memerintahkan badan komunikasi nasional untuk mengambil “semua tindakan yang diperlukan” guna melaksanakan perintah tersebut dalam waktu 24 jam.
Ia mengancam akan mengenakan denda sebesar 50.000 real atau Rp138,2 juta kepada siapa pun yang menggunakan “tipu daya teknologi,” seperti VPN, untuk menghindari pemblokiran.
Sebelumnya pada Rabu (28/08), Moraes telah memberi tahu bahwa X memiliki waktu 24 jam untuk menunjuk perwakilan baru atau menghadapi penangguhan.
Tak lama setelah batas waktu terlewati, X menyatakan bahwa mereka memperkirakan Moraes akan menutupnya “hanya karena kami tidak akan mematuhi perintah ilegalnya untuk menyensor lawan politiknya.”
X memiliki lebih dari 22 juta pengguna di Brazil. Elon Musk, yang juga memiliki Tesla, SpaceX dan Starlink, geram atas putusan pemberangusan bisnis miliknya. Ia menyebut Moraes sebagai “diktator jahat yang berkedok hakim” dan menuduhnya “berusaha merusak demokrasi di Brazil.”
“Kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi, dan seorang hakim semu yang tidak dipilih di Brazil sedang menghancurkannya demi kepentingan politik,” tulis Musk.
Musk berargumen bahwa Moraes mencoba memberlakukan penyensoran ilegal, sementara sang hakim menegaskan bahwa media sosial perlu diatur untuk mengendalikan ujaran kebencian. “Mereka menutup sumber kebenaran nomor 1 di Brazil,” kata Musk.
Musk sebelumnya mengklaim sebagai “pembela kebebasan berbicara mutlak.” Namun setelah mengambil alih platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter pada 2022, ia dituduh menjadikannya sarana untuk menyebarkan teori konspirasi sayap kanan.
Adapun peseteruan dengan Musk dimulai ketika Moraes memerintahkan penangguhan beberapa akun X pendukung mantan presiden sayap kanan Brazil, Jair Bolsonaro.
Akun-akun tersebut berusaha merusak kredibilitas sistem pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 2022 yang mengakibatkan kekalahan Bolsonaro.
Pihak berwenang Brazil sedang menyelidiki kemungkinan bahwa Bolsonaro merencanakan upaya kudeta untuk menghalangi pelantikan Presiden saat ini, Luiz Inácio Lula da Silva, pada Januari 2023.
Pengguna daring yang diblokir oleh Moraes meliputi tokoh-tokoh sentral seperti Daniel Silveira, mantan anggota kongres sayap kanan.
Silveira dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara pada 2022 karena memimpin upaya untuk menggulingkan Mahkamah Agung.
Pada April, Moraes memerintahkan penyelidikan terhadap Musk, menuduhnya mengaktifkan kembali beberapa akun yang telah diblokir itu.
Perseteruan antara Brazil dan Elon Musk pun tidak berhenti pada pelarangan X, bahkan bisa dibilang merembet ke bisnis lain Musk, yaitu Starlink. Pada Kamis (29/08), Starlink mengungkapkan bahwa mereka menerima perintah dari Moraes untuk membekukan akun mereka dan melarang mereka melakukan transaksi keuangan di Brazil.
Musk juga sedang menghadapi penyelidikan hukum terpisah terkait dugaan skema penggunaan uang publik untuk mendanai kampanye disinformasi yang menguntungkan Bolsonaro dan orang-orang terdekatnya.
“Setiap warga negara dari mana pun di dunia yang menanamkan investasi di Brazil harus tunduk pada konstitusi dan hukum Brazil,” kata Luiz Inácio Lula da Silva kepada stasiun radio lokal pada Jumat. “Dia (Musk) pikir dia siapa?” ujarnya.
