ABNnews — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap UU Pilkada. Putusan itu dinilai memberi peluang bagi Anies Baswedan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pilkada Jakarta 2024.
Bak gayung bersambut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mengatakan, pihaknya bisa saja mengusung Anies namun ada syaratnya.
Anies harus menjadi kader partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. “Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai,” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa kemarin.
Komar mengatakan, syarat menjadi kader mutlak sebab PDIP tidak mau menjadi keledai yang jatuh di lubang sama perihal kaderisasi. Menurutnya, kader saja bisa berkhianat kepada partai apalagi jika tidak menjadi kader.
“Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan, kan gitu. Jadi jangan menjadi keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama apalagi manusia,” katanya.
Meski demikian, Komarudin juga menegaskan, pada dasarnya PDIP akan memprioritaskan kader sendiri untuk diusung di pemilihan kepala daerah (pilkada).
Sebab, PDIP memiliki sejumlah kader potensial, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Dia menambahkan masih ada juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan Jakarta yang potensial, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.
“Kami masih punya kader. Ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kita lihat siapa yang kira-kira ditugaskan Ibu Ketua Umum untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta,” ungkapnya.
Menurut dia, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. Pasti akan tiba saatnya PDI Perjuangan ajukan calon,” kata dia.
