ABNnews – Dominasi negara yang terlalu jauh dalam dunia usaha dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mematikan aktivitas swasta, hingga memicu krisis ekonomi politik.
Kebijakan pengambilalihan perusahaan swasta secara berlebihan justru berisiko mengulang kegagalan sistem ekonomi sosialis yang menempatkan negara sebagai pengendali utama kegiatan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. Menurutnya, keterlibatan negara yang terlalu besar dalam aktivitas ekonomi dapat menciptakan persoalan serius, terutama ketika kekuasaan pemerintah mulai masuk ke wilayah kepemilikan dan kegiatan usaha privat.
Didik mengingatkan, praktik ekonomi yang menempatkan negara sebagai aktor dominan berpotensi menghambat mekanisme pasar. Jika kondisi tersebut diterapkan di Indonesia, risiko ekonomi dan politik yang muncul dinilai dapat berdampak serius, bahkan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Belajar dari Kegagalan Negara Sosialis
Didik menjelaskan, dalam sistem sosialis-komunis, para pemimpinnya memiliki pandangan ideologis bahwa pasar bebas dan sektor swasta merupakan penyebab utama kesenjangan ekonomi. Atas nama keadilan dan kesejahteraan rakyat, negara kemudian mengambil peran besar dengan menguasai berbagai aktivitas ekonomi.
Dalam praktiknya, para pengambil kebijakan meyakini negara mampu mengatur produksi sekaligus mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat, seperti gandum dan beras, dari pusat hingga ke daerah.
Namun, pengalaman sejumlah negara sosialis menunjukkan bahwa sistem perencanaan ekonomi yang terpusat justru menghadapi persoalan serius. Distribusi kebutuhan pokok yang dikendalikan birokrasi kerap mengalami kemacetan sebelum sampai kepada masyarakat.
Menurut Didik, persoalan tersebut tidak terlepas dari praktik korupsi di lingkungan birokrasi dan lembaga pengambil keputusan. Akibatnya, sistem distribusi yang semula dirancang untuk menciptakan pemerataan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dia menilai pengalaman kegagalan negara-negara sosialis tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia agar tidak mengulang pola ekonomi yang terlalu terpusat.
Negara Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Dunia Usaha
Didik menyoroti kecenderungan negara mengambil alih aktivitas ekonomi yang sebelumnya dijalankan oleh sektor swasta. Menurutnya, pola tersebut mencerminkan pendekatan etatisme, yakni pandangan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengendalikan kehidupan ekonomi.
Dalam perspektif ekonomi politik, perencanaan ekonomi yang terlalu terpusat dan dominasi negara dalam dunia usaha justru berpotensi menimbulkan paradoks.
Birokrasi dan aparat negara yang memperoleh kewenangan terlalu besar dinilai rentan menjadi penghambat aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dapat menciptakan ancaman bagi pelaku usaha, mekanisme pasar, hingga perekonomian secara keseluruhan.
Dia juga menyoroti tindakan negara yang mengambil alih atau menyita sejumlah perusahaan swasta dengan berbagai alasan, mulai dari dugaan pelanggaran hukum, keadilan ekonomi, hingga kepentingan rakyat.
Menurut Didik, kebijakan tersebut berangkat dari perubahan cara pandang bahwa sektor swasta telah terlalu banyak menguasai sumber daya negara dan dianggap mengabaikan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dalam perspektif tersebut, kepemilikan swasta dalam skala besar dipandang sebagai bentuk eksploitasi dan sumber ketimpangan. Negara kemudian dianggap perlu mengambil alih aktivitas ekonomi untuk menghilangkan dominasi kapitalis besar.
Selanjutnya, produksi dan distribusi direncanakan secara terpusat oleh pemerintah dengan melibatkan partai berkuasa dan birokrasi negara dalam pengalokasian sumber daya.
Namun, Didik menilai asumsi bahwa keadilan ekonomi dapat diwujudkan melalui distribusi yang sepenuhnya dikendalikan negara mengandung paradoks besar dan berpotensi berujung pada kegagalan.
Pengambilalihan Perusahaan Harus Berdasarkan Hukum
Lebih lanjut, Didik mengingatkan bahwa sektor swasta berada dalam ranah kepemilikan privat yang keberadaannya dijamin oleh hukum. Konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk negara.
Menurutnya, apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta, negara tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pengambilalihan aset secara sewenang-wenang.
Didik menegaskan, kritik terhadap dominasi negara bukan berarti membela perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran. Persoalan utamanya adalah bagaimana hukum dan demokrasi tetap ditegakkan dalam setiap kebijakan ekonomi.
Dominasi Kekuasaan Berisiko Mengancam Hak Privat
Didik juga menyoroti pendekatan realisme dalam politik yang memandang negara harus selalu memperkuat kekuasaan demi menghadapi berbagai ancaman dan mempertahankan kepentingan nasional.
Dalam pendekatan tersebut, negara diposisikan sebagai aktor utama yang harus terus mengejar kekuatan atau power demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya.
Menurut Didik, cara pandang seperti ini berbeda dengan pendekatan sosialisme yang menekankan peran negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana tercermin dalam perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945.
Ketika kepentingan nasional dan penguatan kekuasaan dijadikan alasan untuk memperbesar kewenangan negara tanpa batas yang jelas, pemerintah berpotensi dengan mudah masuk ke wilayah dunia usaha dan mengambil alih hak-hak privat.
Karena itu, Didik mengingatkan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui hukum dan prinsip demokrasi agar kebijakan ekonomi tidak berubah menjadi instrumen dominasi negara.
Keadilan Ekonomi Bisa Melahirkan Ketimpangan Baru
Didik menilai upaya negara mewujudkan keadilan ekonomi melalui pengambilalihan berbagai aktivitas usaha swasta justru dapat menciptakan persoalan baru.
Kekuasaan ekonomi dan penguasaan aset memang dapat terkonsentrasi di tangan negara. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, dominasi negara yang berlebihan berisiko melahirkan kelas penguasa baru yang memiliki kendali besar terhadap sumber daya dan distribusi ekonomi.
Dalam situasi tersebut, ketimpangan yang sebelumnya ingin dihilangkan justru berpotensi muncul kembali dalam bentuk berbeda, yakni terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi pada kelompok yang mengendalikan negara dan birokrasi.
Didik menegaskan kritik terhadap dominasi negara ini bukan berarti membenarkan praktik korupsi, bisnis ilegal, maupun berbagai penyimpangan yang dilakukan sebagian pelaku usaha besar atau kelompok oligarki.
Namun, kebijakan ekonomi yang menghilangkan prinsip-prinsip rasional dalam mekanisme perekonomian juga mengandung risiko besar.
Menurutnya, kebijakan yang semula dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi justru dapat menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat.
Jika negara terlalu jauh mendominasi dunia usaha dan mengambil alih aktivitas ekonomi tanpa mekanisme hukum serta pengawasan yang kuat, Indonesia berisiko menghadapi stagnasi, kemunduran ekonomi, bahkan terjerumus menjadi negara miskin.












