ABNnews – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengulas berbagai dinamika politik terkini, mulai dari dugaan tekanan terhadap kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca-kasus penyadapan ilegal mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga menyinggung nama Raffi Ahmad dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam siniar Most 1058 TV yang dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Dalam perbincangan itu, Mahfud awalnya menyoroti karakter politik Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya cenderung tidak membiarkan jajaran menteri mengundurkan diri begitu saja, melainkan lebih memilih mekanisme pemberhentian langsung oleh kepala negara.
Dalam konteks tersebut, Mahfud menyinggung kasus Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai sebuah pengecualian.
Ia menjelaskan bahwa posisi Gubernur BI tidak berada dalam struktur subordinasi langsung di bawah presiden sehingga mekanisme pengunduran dirinya berbeda dari menteri kabinet.
Selain itu, Mahfud juga sempat menyebut nama Raffi Ahmad yang dikaitkannya dengan permintaan pengunduran diri Perry Warjiyo melalui penugasan sebagai utusan Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Mahfud menduga bahwa tiga kader PSI yang duduk di kabinet—yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka sempat diminta oleh pihak Istana untuk memilih antara bertahan di kabinet atau mengundurkan diri dari keanggotaan partai.
Langkah itu muncul beberapa waktu lalu saat mencuatnya skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Mahfud menilai situasi politik yang berkembang, termasuk pusaran isu penyadapan tersebut, memicu tekanan politik terhadap kader partai berlambang gajah itu.
Secara khusus, ia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai sosok yang memiliki idealisme, tetapi berada dalam posisi harus menentukan pilihan.
“Raja Juli Antoni itu sebenarnya anak idealis. Sesudah ada penyadapan, dia disuruh milih. Waktu itu karena suasananya katanya dari Solo. Itu pada disuruh milih?” ujar Mahfud dalam keterangannya.
Mahfud juga menyinggung konsekuensi politik yang jauh lebih serius apabila pengusutan kasus penyadapan ilegal tersebut nantinya melebar dan terbukti berkaitan dengan aliran dana maupun sponsor untuk mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta memprovokasi masyarakat.
Menurutnya, skenario tersebut dapat berujung pada sanksi berat bagi partai.
“Bisa saja kan, kasus penyadapan melebar kemudian dikait-kaitkan dengan operasi uang, sponsorship lalu diam-diam dipakai untuk mengadakan untuk melumpuhkan Pak Prabowo dan memprovokasi masyarakat. Itu bisa dibubarkan loh, itu bisa (PSI) dijadikan partai terlarang,” pungkas Mahfud.












