Eks Kapolri Listyo Sigit Disidang Etik Pekan Depan, Siapa Jenderal yang Berhak Memimpin Majelisnya?

Eks Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

ABNnews – Mabes Polri membeberkan aturan main serta komposisi kepangkatan majelis yang akan mengadili mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pekan depan.

Terkait skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto ini, Polri menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus maupun impunitas bagi mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa seluruh anggota kepolisian memiliki kedudukan yang setara di hadapan aturan hukum maupun kode etik internal.

“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, mekanisme penyusunan Majelis Sidang KKEP telah diatur secara tegas dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Berikut rincian ketentuan dalam pasal tersebut:
* Pasal 42 ayat (1): Susunan organisasi KKEP terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

* Pasal 42 ayat (2): Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota KKEP.

* Pasal 42 ayat (3): Keanggotaan dari KKEP berpangkat: setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat Terduga Pelanggar.


Mengacu pada aturan tersebut, lantaran Listyo Sigit menyandang pangkat Jenderal (bintang empat), maka sidang KKEP terhadapnya dapat dipimpin oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Jenderal (bintang empat), Komjen (bintang tiga), atau minimal berpangkat Irjen (bintang dua).

Meski demikian, Trunoyudo belum mengungkap lima nama jenderal yang ditunjuk untuk menyidangkan eks Kapolri tersebut. Saat ini, Divisi Propam Polri masih mematangkan jadwal pasti pelaksanaan sidang pada pekan depan.

“Tentu dari kesiapan teman-teman pemeriksa, khususnya di Kode Etik Propam Polri, akan lebih lanjut kami sampaikan terkait jadwalnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Keempat tersangka itu adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Kecuali Slamet Uliandi yang dikenakan tahanan rumah karena alasan kesehatan, tiga tersangka lainnya kini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Dalam perkembangan terbaru, Dittipidum Bareskrim Polri juga telah menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkelindan dengan kasus ini ke tahap penyidikan.

Sementara itu, di ranah etik, majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua anak buah Listyo, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *