Bareskrim Olah TKP Rumah di Cipete yang Diduga Jadi Posko Makar Tersangka Irjen Eko Hadi

Irjen Pol Eko Hadi Santoso usai jalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Propam, Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

ABNnews – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah rumah kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.

Lokasi tersebut diduga kuat digunakan sebagai posko makar oleh salah satu perwira tinggi Polri tersangka kasus penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EHS).

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Susatyo menjelaskan, upaya paksa dan olah TKP tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar.

Perkara ini merupakan pengembangan yang berkaitan erat dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI serta sejumlah pihak lainnya yang saat ini tengah diusut Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Kendati demikian, jenderal bintang satu tersebut belum memerinci barang bukti maupun temuan spesifik dari rumah di Cipete itu. Menurutnya, hasil lengkap penggeledahan dan olah TKP akan diungkap secara resmi melalui konferensi pers.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkelindan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghapusan data elektronik.

Perbuatan makar yang disangkakan merujuk pada ketentuan Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Sebelumnya, dalam perkara pokok dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *