Usut Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, Kapolda NTT: Tak Ada Intervensi, Tak Ada Gigi Mundur, Gas Terus!

Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto (Foto: Istimewa)

ABNnews – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol Reza Arief Dewanto menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mengusut kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang berinisial YL terhadap seorang mahasiswi.

Jenderal bintang dua yang baru menjabat tersebut memastikan proses penyidikan berjalan lurus tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Sampai detik ini, sejak kami menerima laporan tanggal 12 siang, saya sama sekali tidak menerima intervensi untuk menghalang-halangi penyidikan ini dengan benar. Justru saya mendapatkan perintah dan support untuk menangani kasus ini dengan profesional, dengan aturan yang berlaku,” kata Reza di Kupang, Selasa (17/11/2026).

Irjen Reza menjamin bahwa Polda NTT akan mengawal perkara tersebut hingga tuntas tanpa mengabaikan koridor serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Dengan segala support yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Reza juga merespons aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat.

Ia menyatakan bahwa kehadiran massa aksi sama sekali tidak dipandang sebagai tekanan terhadap institusi kepolisian, melainkan wujud dukungan agar penanganan perkara berjalan secara benar dan profesional.

“Saya tidak merasa ini sebagai tekanan buat kami, tetapi saya merasa ini sebagai dukungan pada Polda Nusa Tenggara Timur untuk meluruskan kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Reza turut mengapresiasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang ikut mengawal jalannya penegakan hukum, sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang sempat terjadi sebelum dirinya turun menemui langsung massa aksi.

Menutup pernyataannya, Kapolda NTT menekankan bahwa setiap tahapan penyidikan harus dilaksanakan secara cermat sesuai prosedur agar tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari demi mencapai tujuan penegakan keadilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *